Gerakan Palangka Raya Gelap Beri Ultimatum PLN, Spanduk Protes Dilarang Dicopot
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Palangka Raya Gelap menggelar aksi damai di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya, Selasa (28/7/2026).
Massa memprotes pemadaman listrik bergilir yang dinilai berlangsung berkepanjangan dan merugikan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM hingga sektor peternakan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta PLN menghentikan pemadaman listrik berkepanjangan, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan informasi yang transparan terkait gangguan jaringan dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak.
Massa menilai ketidakhadiran General Manager (GM) PLN dalam aksi tersebut menunjukkan minimnya keseriusan perusahaan merespons keluhan masyarakat.
Perwakilan Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap, Fiteli mengatakan, pemadaman listrik yang berulang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan warga Kota Palangka Raya, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Kami datang membawa harapan agar General Manager memberikan solusi nyata atas persoalan ini. Namun sampai aksi selesai, yang bersangkutan tidak hadir menemui masyarakat,” ujarnya kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Fiteli mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian maupun pihak terkait sehari sebelum pelaksanaan kegiatan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi manajemen PLN untuk tidak mempersiapkan pertemuan dengan massa yang datang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya. Seharusnya ada itikad baik dari pimpinan PLN untuk hadir dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Aliansi juga menolak tawaran komunikasi melalui sambungan video apabila nantinya diajukan oleh pihak PLN. Menurut Fiteli, masyarakat menginginkan dialog secara langsung agar seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka tanpa perantara.
“Video call bukan solusi. Kami ingin bertemu langsung, duduk bersama dan mendengar penjelasan dari pimpinan PLN di hadapan masyarakat,” tegasnya.
Selain berorasi, massa memasang spanduk berisi kritik di area gerbang kantor PLN serta menutup sementara akses keluar masuk sebagai bentuk simbolis kekecewaan. Fiteli menegaskan tindakan tersebut bukan penyegelan secara hukum, melainkan ekspresi protes karena aspirasi mereka belum memperoleh respons yang diharapkan.
“Ini bukan penyegelan karena kewenangan itu ada pada pengadilan. Kami hanya melakukan penutupan sementara sebagai bentuk kekecewaan karena belum ada titik terang dari pertemuan hari ini. Spanduk yang kami pasang juga kami minta tidak dicopot sampai kami kembali menggelar aksi,” ujarnya.
Ia memastikan aksi lanjutan akan digelar dengan jumlah massa yang lebih besar apabila PLN masih belum menghadirkan pimpinan untuk berdialog secara langsung. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan kepastian pelayanan kelistrikan yang lebih baik dan penghormatan terhadap hak-hak pelanggan.
“Hari ini kami datang secara damai. Besok kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak apabila tuntutan kami belum juga direspons. Yang kami inginkan sederhana, pimpinan PLN hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat,” pungkasnya. (oiq)
