MUARA TEWEH,Kalteng.co – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas daerah dengan memperkuat ideologi, politik, ketahanan, serta kewaspadaan nasional.
“Kami dari Badan Kesbangpol berkomitmen melakukan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan yang diarahkan pada penguatan indeks pembumian Pancasila, perkembangan demokrasi yang selaras dengan keindonesiaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ormas yang tercermin dalam indeks harmoni,” ujar Rayadi saat diwawancarai wartawan di Muara Teweh, Selasa (26/8).
Menurutnya, kewaspadaan nasional harus terus diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi kerawanan. Ia menilai, tantangan yang dihadapi saat ini cukup kompleks, mulai dari persoalan Pilkada, penyalahgunaan narkoba, hingga sengketa lahan.
“Ketiga persoalan ini menjadi tantangan nyata bagi daerah kita agar stabilitas keamanan tetap terjaga,” jelasnya.
Rayadi mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menyoroti maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Barito Utara, bahkan sampai terjadi dua kali pemungutan suara ulang (PSU). Selain itu, persoalan penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan penetapan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Barito Utara masuk dalam kategori zona merah karena jumlah kasus, barang bukti, serta pelaku yang terus meningkat tiap tahun. Mayoritas korbannya berasal dari kelompok masyarakat rentan dan keluarga miskin.
“Tak kalah penting, maraknya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan juga menjadi salah satu sumber kerawanan. Kasus ini banyak ditangani mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, bahkan ada yang berujung di jalur hukum,” tambahnya.
Untuk itu, Rayadi menekankan bahwa Kesbangpol sebagai perangkat daerah bersifat koordinatif, sehingga penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Semua perangkat daerah, instansi vertikal, partai politik, lembaga politik, hingga organisasi kemasyarakatan harus terlibat.
“Permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab Kesbangpol semata, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergi semua pihak diperlukan agar upaya peningkatan indeks demokrasi, harmoni, dan kewaspadaan nasional dapat terwujud, sehingga kehidupan masyarakat tetap rukun, tertib, damai, dan bahagia demi kondusivitas NKRI,” pungkas Rayadi.(pra)
EDITOR:TOPAN
