Dana Proyek Tak Kunjung Dibayar, Kontraktor Gugat 9 Kades dan Bupati

PALANGKA RAYA, kalteng.co–Seorang kontraktor di Kabupaten Katingan H Asang Triasa resmi mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kasongan. Gugatan itu terkait persoalan pelunasan pembayaran hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan tembus antar desa sepanjang 43 Km dari Kelurahan Tumbang Sanamang ke Desa Kiham Batang serta pembuatan jembatan kayu penghubung antardesa ,yang dikerjakan di Kecamatan Katingan Hulu pada tahun 2020. Adapun sebagai pihak tergugat dalam gugatan perdata wanprestasi itu adalah 9 Kepala desa ( Kades) yang di sebutnya belum melunasi sisa pembayaran pekerjaan tersebut sampai saat ini. Kesembilan kades yang digugat adalah Kades Kiham Batang, Rantau Bahai, Sei Nanjan, Tumbang Kuai, Kuluk Sapangi, Dehes Asem, Tumbang Kabayan, Rangan Kawit dan Kades Rantau Puka. Gugatan Perdata dengan nomor register perkara 3/Pdt.G/2021/PN Ksn ini di daftarkan oleh H.Asang Triasa beserta penasihat Hukumnya dari kantor Pengacara Hukum Pakpahan & Hutabarat law office, Senin ( 1/3). “Hari ini (kemarin) saya sudah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri kasongan terkait tidak adanya itikad baik dari 9 kepala desa di kecamatan Katingan Hulu, kabupaten Katingan untuk menyelesaikan sisa pembayaran atas pekerjaan yang sudah saya selesaikan,” terang H Asang Triasa yang didampingi kuasa hukumnya Parlin Hutabarat kepada wartawan, kemarin. Ditambahkan oleh Parlin Hutabarat selain menggugat kesembilan kepala desa tersebut, di dalam materi gugatan nya juga disertakan pihak lain sebagai turut tergugat dalam perkara ini yaitu Bupati Katingan dan Menteri keuangan RI. “Karena sumber pembiayaan kontrak kerja ini adalah dana desa, sehingga bila kita bicara gugatan wanprestasi, kita menjaga jangan sampai walaupun menang tiba tiba dana desanya tidak ada karena di halang halangi dengan kewenangan penganggaran dari menteri keuangan atau bupati Katingan,” kata Parlin yang dibenarkan oleh H Asang Triasa yang duduk disampingnya. Parlin juga menjelaskan, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Kasongan, kliennya sudah melakukan segala upaya untuk memintanya kepada ke sembilan kades tersebut untuk segera melunasi sisa pembayaran pekerjaan pembuatan jalan tembus antar desa dari dan pembuatan jembatan kayu Kelurahan Sanamang hingga ke desa Kiham Batang tersebut sesuai kontrak kerja yang di sepakati. “Tetapi sampai sekarang sama sekali tidak ada tanggapan yang jelas dari para kepala desa ini” ucap ria yang juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Genta Keadilan. Terkait permohonan gugatan, Parlin mengatakan kliennya meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Kasongan agar menghukum para tergugat untuk segera melunasi seluruh sisa pembayaran pekerjaan pembuatan jalan tembus yang belum di selesaikan oleh kesembilan kepala desa tersebut. “Untuk total sisa pembayaran hasil pekerjaan yang belum dilunasi ke sembilan desa ini sekitar Rp 1,6 miliar,” kata Parlin. “Kami harap dalam putusan Pengadilan Negeri Kasongan memerintahkan kepada kesembilan desa ini untuk menganggarkan, anggaran untuk pelunasan pembayaran sisa pekerjaan ini didalam anggaran dana desanya,” pungkasnya. (sja/ala)