JAKARTA, kalteng.co– Rencana pemerintah mengimpor beras terus menuai polemik. Rencana tersebut menuai tanda tanya oleh banyak pihak. Sebab, di atas kertas stok beras yang dimiliki Indonesia dinilai cukup. Ditambah lagi, prediksi panen padi tahun ini diprediksi tinggi. Di sisi lain pemerintah bersikeras mengklaim bahwa stok tidak aman. Langkah impor perlu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan.
Protes dilancarkan oleh Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). Perpadi berharap pemerintah mengkaji ulang dan melihat dulu perkembangan produksi beras dari petani lokal. ”Jangan asal bicara tentang impor. Sebelum ambil keputusan, harus benar-benar lihat ke bawah (petani, red) dahulu,” ujar Wakil Ketua Umum Perpadi Jakarta Billy Haryanto, kemarin (24/3).
Billy menegaskan bahwa wacana impor tersebut cukup sensitif sehingga membuat harga gabah lokal anjlok. Di Tegal misalnya, menurut Billy harga gabah kering anjlok dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 3.500 per kilogram. ”Cari timing yang pas untuk membuat kebijakan strategis apalagi menyangkut petani. Jangan bicara data atau stok sesaat tapi efeknya kira-kira hanya menguntungkan rakyat atau sekelompok orang,” keluhnya.
Billy meminta Kementerian Perdagangan bisa menghitung dengan jeli kebutuhan beras secara riil di lapangan. Kemendag, lanjut Billy, harus berkoordinasi dengan Bulog. ”Hitung kebutuhan tiap tahun berapa. Kalau impor lagi, mau disalurkan ke mana itu beras. Yang sekarang ada saja bingung dilepas ke mana,” tegas Billy.
Bulog memiliki pandangan serupa. Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas, membenarkan bahwa rencana impor satu juta ton tersebut berpotensi menyulitkan Bulog. Terutama, terkait dengan penugasan penyaluran beras yang dinilai macet. ”Kami siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Asalkan di hilir dipakai,” ujar Buwas.
