KALTENG.CO-Film dokumenter terbaru karya sutradara Dandhy Laksono yang berjudul “Pesta Babi” tengah menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat.
Menyajikan realitas kompleks di tanah Papua, film ini berhasil menarik perhatian ratusan ribu penonton, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Namun, di balik popularitasnya, “Pesta Babi” memicu respons kontras dari berbagai pihak—mulai dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) hingga Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM).
TNI AD: Hormati Kebebasan Ekspresi, tetapi Tolak Narasi Kebohongan
Merespons ramainya perbincangan terkait film tersebut, TNI AD menegaskan posisi mereka yang mendukung iklim demokrasi dan kebebasan berkarya. Kendati demikian, mereka memberikan catatan kritis mengenai validitas informasi yang disajikan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menyatakan bahwa setiap karya informasi publik memikul tanggung jawab moral yang besar agar tidak menyesatkan masyarakat.
“Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral. Hal ini agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara,” ujar Brigjen TNI Donny Pramono, Sabtu (30/5/2026).
Kadispenad secara khusus mengingatkan para pembuat konten dan jurnalis untuk menjauhi narasi yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Menurutnya, terdapat beberapa poin dalam dokumenter tersebut yang dinilai tidak akurat.
Sorotan Terhadap Pernyataan Kepala Suku Manu
Sebagai salah satu contoh yang disorot, Donny mengungkit kehadiran Manu, seorang Kepala Suku di Papua yang ikut muncul dalam film Pesta Babi. Donny menilai ada kontradiksi nyata antara apa yang ditampilkan di dokumenter dengan pengakuan langsung Manu saat berbicara di media lain.
Dalam sebuah sesi podcast bersama influencer kuliner dan sosial, Bobon Santoso, Manu justru memberikan kesaksian yang bertolak belakang mengenai kehadiran militer di tanah kelahirannya.
“Dalam podcast tersebut, kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat saat bertugas di sana,” tandas Kadispenad, menekankan bahwa kehadiran prajurit di Papua berfokus pada pengabdian dan pemenuhan kebutuhan warga lokal.
OPM Beri Penghargaan, Sebut ‘Pesta Babi’ Potret Nyata Papua
Di sisi lain, respons positif datang dari pihak TNPB-OPM. Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dandhy Laksono beserta seluruh tim produksi atas keberanian mereka merilis dokumenter ini.
Bagi pihak OPM, film Pesta Babi merupakan cerminan akurat dari dinamika dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Papua saat ini. Sebby menyoroti tiga isu krusial yang digambarkan dalam film, yakni:
Kerusakan Lingkungan: Eksploitasi dan penggundulan hutan di Papua.
Program Strategis Nasional (PSN): Dampak proyek infrastruktur skala besar.
Dampak Sosial & Mental: Tekanan psikologis yang dialami warga lokal akibat hilangnya ruang hidup.
“Film dokumenter ini menampilkan bagaimana hutan-hutan di Papua dirusak atas nama Program Strategis Nasional, hak masyarakat adat dirampas demi kepentingan elit pusat, serta tekanan mental yang dialami warga,” ungkap Sebby Sambom dalam keterangan resminya yang dikutip dari Cendrawasih Pos.
Menakar Dampak Sosial Film Dokumenter di Era Digital
Polemik seputar film Pesta Babi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh film dokumenter dalam membentuk opini publik di era digital.
Di satu sisi, film seperti ini menjadi medium penting untuk menyuarakan perspektif masyarakat adat yang jarang tersentuh media arus utama. Di sisi lain, validasi data dan keberimbangan narasi tetap menjadi tantangan besar.
Pesan dari TNI AD mengenai “tanggung jawab moral” dan peringatan terhadap “distorsi informasi” menjadi pengingat penting bagi para sineas. Sebuah karya idealnya mampu menyajikan fakta secara utuh tanpa mengorbankan objektivitas demi dramatisasi visual.
Hingga saat ini, film Pesta Babi terus memicu diskusi sehat—maupun debat kusir—di berbagai platform media sosial, menjadikannya salah satu produk jurnalistik independen yang paling banyak dibicarakan tahun ini. (*/tur)
