Dari 65 Perusahaan, Hanya 6 Direktur Hadir, Gubernur Kalteng Beri Ultimatum

SAMPIT, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menyampaikan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran pimpinan perusahaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Gedung Serbaguna Sampit, Jumat (19/9/2025) malam.
Dari 65 perusahaan yang diundang, hanya 6 direktur hadir langsung. Sementara itu, 32 perusahaan lainnya memilih mengutus perwakilan, dan sisanya tidak tampak sama sekali. Kondisi ini memantik kritik tajam dari orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut.
“Jujur, saya malas menyampaikan ini. Faktanya yang hadir hanya enam direktur, lainnya banyak di wakilkan. Kalau merasa bukan direktur, lebih baik tinggalkan ruangan,” tegas Agustiar dengan nada kecewa.
Padahal, sejak pagi hingga sore, Gubernur telah menjalani agenda padat di wilayah Kotawaringin Timur, mulai dari kegiatan penanaman pohon, meninjau pelayanan kesehatan gratis di SMAN 1 Sampit, hingga membuka Gubernur Cup Zona Barat di Stadion 29 November. Meski hujan deras, ia tetap hadir di rakor tersebut, namun komitmen perusahaan justru di nilai tidak sebanding.
Bicara CSR Sering Tidak Konsisten
Menurutnya, undangan rakor di tujukan langsung kepada para direktur, bukan sekadar perwakilan. “Kalau saya hadir di sini sebagai Gubernur, mestinya direktur juga datang. Jangan sepelekan pemerintah. Saya beri waktu seminggu, perusahaan mana pun yang bandel, terutama soal pajak, akan saya tindak,” tegasnya lagi.
Selain soal kehadiran, Gubernur juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Mulai dari ketidakpatuhan dalam kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), plasma perkebunan, hingga penggunaan kendaraan bertonase berat yang merusak jalan.
“Bicara CSR sering tidak konsisten, banyak kendaraan perusahaan masih pakai plat luar daerah. Jalan provinsi rusak karena di lalui truk-truk berat, tapi perbaikan di bebankan ke APBD. Sementara keuntungan besar justru di bawa keluar Kalteng,” sindirnya.
Agustiar menegaskan, pemerintah tidak menuntut hal yang berlebihan, melainkan komitmen nyata untuk taat aturan dan bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya tidak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Mari kita jalankan usaha dengan akur, rukun, dan sesuai regulasi. Kalau taat aturan, semua akan berjalan baik, pembangunan daerah berjalan, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN



