PALANGKA RAYA, Kalteng.co – DPRD Kalteng mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah difokuskan pada pos belanja non-prioritas, sehingga tidak mengganggu sektor strategis penghasil pendapatan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa langkah efisiensi memang diperlukan di tengah tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, penerapannya harus selektif dan tepat sasaran.
“Efisiensi harus diarahkan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pengurangan anggaran sebaiknya menyasar belanja operasional yang bersifat non-prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, alat tulis kantor (ATK), serta belanja rumah tangga perkantoran.
Ia menekankan, kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak pada perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pengumpulan PAD justru harus diperkuat, bukan dikurangi anggarannya,” tegasnya.
Yohannes juga mendorong pemerintah provinsi untuk tetap adaptif dan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, salah satunya melalui optimalisasi PAD sebagai penopang utama keuangan daerah.
DPRD berharap, kebijakan efisiensi yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik, tanpa menghambat upaya peningkatan pendapatan daerah. (bam)
