Subsidi Tetap Harus Ada
Jika Pemerintah tetap bertahan dengan perhitungan sebelumnya, maka akan terjadi deviasi anggaran yang sangat besar dan berpotensi mengganggu pembiayaan pembangunan sektor lainnya.
“Misalnya, kalau awalnya perkiraan subsidi 5 ribu dengan harga minyak 10 ribu, maka saat ini harga minyak dunia naik menjadi 20 ribu.
Maka bisa kita bayangkan, bahwa subsidinya akan membengkak tiga kali lipat. Terlalu banyak anggaran hanya untuk menutupi subsidi saja,” ujarnya. Selain itu lanjut Hang Ali, sekarang ini untuk sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM, seperti jasa angkutan bahan pokok dan lain-lain, sejatinya telah “terbiasa” dengan naiknya harga BBM di lapangan.
“Seperti di Kalteng ini saja. Misalnya untuk angkutan sembako dan non-industri, selama ini sebenarnya sudah nyaris tidak lagi bisa menggunakan BBM subsidi dan terpaksa membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Karena apabila ingin mendapatkan BBM subsidi, mereka harus antre di SPBU, itu pun bisa dua sampai tiga hari baru dapat solarnya, sehingga mau tidak mau mereka harus membeli di luaran yang harganya jauh lebih tinggi, atau bisa juga membeli Dexlite yang harganya sudah 17 ribu lebih,” beber Hang Ali.
Akibat kondisi itu, jelas dia, untuk mengurangi biaya operasional (BBM), banyak pengusaha angkutan yang menahan diri dengan mengurangi frekuensi angkut. “Ini menjadi dilematis. Permasalahannya operasional meningkat dampak harga BBM tinggi. Sementara mereka tidak bisa menaikkan biaya angkut karena secara resmi harga BBM kan tidak naik,” ujarnya.
Lebih lanjut. Menurut Hang Ali Saputra yang menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode. Dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meski dirinya sepakat dengan rencana Pemerintah. Menaikkan harga BBM subsidi, namun di lain sisi dirinya juga menilai bahwa subsidi tetap harus ada.
