Kalteng dan Kalsel Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan hingga Perikanan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif membangun kerja sama antar daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pembahasan Penawaran Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kamis (4/6/2026).
Darliansjah mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat tersebut. Menurutnya, peluang kerja sama antardaerah perlu dimanfaatkan secara maksimal karena telah didukung payung hukum melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD).
“Harapan saya seluruh perangkat daerah mampu berkreasi dan berinovasi dalam membangun kerja sama, karena payung hukumnya telah tersedia melalui TKKD,” ujarnya.
Ia menilai pelaksanaan rapat tersebut menjadi bukti bahwa TKKD mulai menjalankan perannya dalam mendorong lahirnya kerja sama yang produktif dan saling menguntungkan. Karena itu, perangkat daerah diminta terus mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi Kalimantan Tengah.
Darliansjah juga menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama yang nantinya disepakati harus menghasilkan implementasi nyata dan tidak berhenti pada aspek administratif semata.
“Kerja sama yang dibangun harus dilandasi komitmen dan kesungguhan untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang konkret bagi kedua daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan awal, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi untuk dikerjasamakan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di antaranya bidang pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, serta kelautan dan perikanan.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah yang terlibat diminta menyampaikan kondisi eksisting, peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya sehingga kerja sama yang dibangun dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (bam)
