Kalteng Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi, Yuas Elko Wakili Gubernur di Rakor Nasional
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Hal ini di tunjukkan melalui partisipasi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (8/9/2025).
Rakor yang di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu di gelar dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan di ikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah.
Dalam paparannya, Tito menyebut inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di level 2,31 persen (y-o-y) dengan catatan deflasi -0,08 persen (m-t-m). “Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujarnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa deflasi di picu oleh turunnya harga komoditas pangan, terutama tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras. Namun, pada pekan pertama September, tujuh provinsi masih mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) karena lonjakan harga cabai merah dan cabai rawit.
Mendagri menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Ia mendorong Perum Bulog bersama kementerian terkait memperluas distribusi Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk melalui Gerakan Pangan Murah yang di gelar serentak pada Agustus lalu.
Angka Kemiskinan Sejalan Dengan Laju Inflasi
Selain soal inflasi, Tito juga menyinggung kondisi keamanan. Ia mengungkapkan sejak 25 Agustus hingga awal September, terjadi 228 aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dengan 42 aksi di antaranya berujung anarkis. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi konflik dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan rehabilitasi.
Isu kemiskinan turut menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta jiwa di antaranya tergolong miskin ekstrem. Untuk mencapai target angka kemiskinan 5 persen pada 2029, di perlukan penurunan rata-rata 0,86 persen per’tahun.
“Angka kemiskinan sejalan dengan laju inflasi. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan,” kata Muhaimin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 menurun menjadi 8,47 persen. Namun, di Kalteng justru sedikit naik dari 5,17 persen (Maret 2024) menjadi 5,18 persen (Maret 2025).
Menanggapi hal ini, Yuas Elko menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. “Update data, laporkan agar tidak terjadi dobel, dan di SK kan Gubernur penerimanya. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang, datanya di Dinas Sosial,” tegasnya.
Ia juga meminta agar distribusi beras SPHP terus di gencarkan di Kalteng sebagai salah satu strategi utama menjaga daya beli masyarakat. “SPHP dan Gerakan Pangan Murah harus terus berjalan di Bumi Tambun Bungai,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
