Kerap Sebut Ekonomi Indonesia Terancam Resesi Global, Menkue Sri Mulyani Disebut Provokator
KALTENG.CO-Kondisi kepanikan dalam perekonomian dalam negeri saat ini sebagai dampak resesi global seharusnya tidak perlu terjadi. Seandainya, Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) benar-benar menjelankan tugasnya secara profesional.
Bukannya, menjadi provokator dengan menakut-nakuti pemerintah dan masyarakat dengan acaman resesi ekonomi global bagi perekonomian dalam negeri.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mengevaluasi kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Pasalnya, kedua pejabat penting pemerintahan itu dianggap bisa membuat iklim perekonomian nasional bergejolak.
Ucok yang dikenal sebagai pemerhati sekaligus analisi anggaran itu menilai, pernyataan Sri Mulyani dan Perry terkait ancaman resesi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, mengindikasikan bahwa kedua orang tersebut tidak bekerja secara sungguh-sungguh dalam menghadapi krisis tersebut.
”Presiden Jokowi seharusnya mengevaluasi kedua orang itu, sebelum ekonomi Indonesia berantakan saat resesi global datang,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Uchok juga menilai Sri Mulyani sebagai pengawal ekonomi dan Perry Warjiyo itu, justru bisa dianggap menyebarkan ketakutan masa depan ekonomi nasional.
“Harusnya kedua pejabat itu bisa menjaga stabilitas moneter, justru menyebarkan ketakutan masa depan ekonomi RI. Mereka harusnya bisa optimistis, sehingga psikologis masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
“Termasuk juga Perry yang seharusnya dapat menjaga nilai tukar rupiah, agar rupiah tidak terus terpuruk, seperti sekarang ini,” ucapnya.
Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik menteri-menteri yang kerap menyampaikan informasi seputar ketidakstabilan ekonomi RI yang terancam resesi.
Soalnya, lanjutnya, pernyataan tersebut dapat memprovokasi masyarakat. Salah satunya bisa memicu pebisnis dan pengusaha dalam mengambil tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
“Kami minta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri, mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah,” kata Said di hadapan ribuan massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).
Lebih lanjut Said menuturkan, para menteri seharusnya bertugas untuk meyakinkan rakyat dapat tetap terjamin penghidupannya selama masa tersebut berlangsung.
Di antaranya menyangkut persoalan jaminan makan, BBM tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.
Oleh karena itu, menurutnya para menteri sepatutnya tidak memprovokasi rakyat untuk bersiap-siap menghadapi resesi. Justru, itu tugas pemerintah untuk bersiap.
“Tugas para menteri bukan untuk memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Kamu yang harus siap-siap. Kamu siap miskin atau tidak? Kami rakyat sudah terlalu miskin. Sudah tidak perlu ucapan-ucapan provokasi,” tegasnya.
Said mengatakan, parah buruh lebih setuju terhadap ucapan Presiden Joko Widodo sebelumnya, di mana Indonesia dapat bertahan di tengah krisis global.
“Kami ingin mengutip Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia akan bertahan di tengah resesi global ini. Kita punya hutan, kita punya laut, punya ikan. Kita punya minyak bumi, kita punya tumbuh-tumbuhan, punya padi, dan jenis-jenis makanan lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Said tidak menyebutkan secara gamblang siapa menteri yang di maksud. Hanya saja, belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyampaikan ke khalayak menyangkut kondisi perekonomian global dan prediksi terjangan resesi di tahun 2023. (*/tur)
