Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Soroti Proyek Infrastruktur yang Tidak Maksimal
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Menurutnya, pelaksanaan proyek infrastruktur harus di lakukan secara maksimal dan tidak asal-asalan.
“Pelaksanaan proyek infrastruktur harus di awali dengan perencanaan yang matang dan di awasi secara ketat selama proses pengerjaannya. Ini menjadi tanggung jawab utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” tegas Lohing Simon saat di wawancarai Kamis (24/4/2025).
Lohing juga menyoroti pentingnya masa pemeliharaan pasca pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak selesai hanya dengan peresmian atau serah terima, tetapi harus di lanjutkan dengan perawatan apabila di temukan kerusakan.
“Seringkali setelah pembangunan selesai, bangunan di biarkan begitu saja. Padahal dalam ketentuan ada masa pemeliharaan. Jika ada kerusakan, harus segera di perbaiki. Jangan sampai di biarkan dan menimbulkan kerugian,” ujarnya.
Sebagai contoh, Lohing menyebut ruas jalan provinsi yang menghubungkan Ujung Pandaran (Kotawaringin Timur) dengan Kuala Pembuang (Seruyan), yang mengalami kerusakan di bagian sisi jalan akibat longsor. “Kerusakan itu sudah berlangsung sekitar enam bulan terakhir, tapi belum ada tindakan perbaikan. Ini menandakan pelaksanaan proyek belum maksimal meski masih dalam masa pemeliharaan,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kontraktor pelaksana. Jika di temukan ketidaksesuaian dalam hasil pekerjaan, maka kontraktor tersebut harus di evaluasi secara tegas. “Anggaran pembangunan infrastruktur cukup besar. Jika pengerjaan tidak sesuai, yang di rugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tambahnya.
Lohing berharap agar ke depan pelaksanaan proyek infrastruktur lebih di perhatikan, baik dari segi kualitas, pengawasan, hingga pemeliharaan pasca pembangunan. “Kami ingin pembangunan yang di lakukan benar-benar bermanfaat dan bisa di nikmati masyarakat, tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tutupnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
