KALTENG.CO – Rombongan Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Desmond Junaidi Mahesa turun ke Desa Wadas, Kecamatan Bener. Mereka ingin mendengar langsung kisruh terkait dengan rencana penambangan dari kelompok yang pro maupun kontra.
”Kami akan bicarakan perihal tindakan aparat dalam pengawalan pengukuran lahan pada Selasa (8/2/2022) dengan Polda Jawa Tengah. Akan kami tanyakan, apakah semua dugaan dari warga dan informasi yang tersiar di media sosial itu benar,” ucap Desmond setelah menemui warga.
Dia menegaskan, terkait dengan penangkapan 67 warga yang sedang melakukan kegiatan mujahadah di Masjid Nurul Huda Selasa (8/2/2022), pihaknya juga akan membicarakan secara khusus dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam rapat hari ini.
Komisi III juga akan mengklarifikasi tentang pemadaman listrik dan hilangnya sinyal internet saat pengepungan Desa Wadas. Berdasar keterangan sejumlah warga, pemadaman listrik dan pengacauan sinyal telekomunikasi terjadi sebelum Selasa (8/2/2022).
”Gangguan sinyal masih terjadi hingga Kamis (10/2/2022). Sedangkan listrik sudah kembali mengalir pada Kamis pagi,” jelasnya. Desmond menegaskan, area penambangan di Desa Wadas bukan termasuk proyek strategis nasional (PSN).
Sebab, desa tersebut sebatas pendukung kegiatan pembangunan Bendungan Bener di Desa Bener, Karangsari, Kedungloteng, Nglaris, Limbangan, dan Guntur.
”Pembangunan area penambangan adalah proyek lain yang sama sekali tidak diatur dalam aturan apa pun. Terkait area penambangan, warga bebas menolak. Warga yang sudah setuju dengan pembangunan penambangan diharapkan juga menanyakan, memperjelas perihal harga tanah,” ungkapnya.
Dari pantauan Radar Purworejo, Komisi III DPR menemui warga pro dan kontra penambangan secara terpisah. Selain mengorek keterangan warga yang menolak pembangunan, dewan meminta informasi dari warga yang setuju penambangan.
