PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Komitmen atasi konflik sosial pertanahan dengan falsafah Huma Betang. Oleh sebab itu Polda Kalteng menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan diskusi itu berlangsung bersama organisasi masyarakat (Ormas) dan sejumlah Paguyuban Palangka Raya di Aula Graha Bhayangkara, Mapolda setempat, Kamis (18/7/2024).
Kegiatan FGD yang mengangkat tema “Transformasi Peran Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial Sengketa Lahan melalui Pendekatan Kearifan Lokal Falsafah Huma Betang” tersebut, dibuka Kepala Biro Perencanaan (Karorena), Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono.
Dia mengungkapkan, hingga kini konflik sosial akibat pertanahan, seperti sengketa lahan masih kerap terjadi di Bumi Tambun Bungai.
“Untuk itu, kami menginisiasi inovasi dan terobosan baru untuk mengatasi konflik pertanahan ini dengan menerapkan kearifan lokal, yakni Falsafah Huma Betang atau kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, dan kekeluargaan ataupun persaudaraan yang taat pada hukum,” katanya.
Ia juga mengutarakan, konflik sosial akibat sengketa lahan ataupun pertanahan ini kerap terjadi akibat adanya regulasi atau aturan yang selalu berubah-ubah, dimana dapat menjadi dasar suatu peraturan untuk menguntungkan bagi masing-masing pihak.
“Selain itu, sering terjadinya konflik sosial ini juga diakibatkan oleh kurang maksimalnya edukasi terkait aturan yang berlaku bagi masyarakat. Seandainya hal itu dapat disosialisasikan secara masif, tentunya konflik seperti yang terjadi selama ini tidak akan terjadi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kombes Wayan menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan konflik sosial ini dengan membuat ‘Forum Kebangsaan’ bersama seluruh elemen masyarakat.
“Tujuannya ialah menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik pertanahan dengan baik dan damai. Diharapkan melalui kegiatan ini, apa yang menjadi solusi dan masukan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan perusahaan di Kalteng,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
