KALTENG.CO-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Opsi-opsi ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).
Prioritas untuk Kepala Daerah yang Tak Bersengketa
Tito menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi prioritas untuk dilantik lebih awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Tiga Opsi Pelantikan
Mendagri mengusulkan tiga opsi pelantikan, yaitu:
- Opsi 1A dan 1B: Pelantikan serentak atau bertahap pada tanggal awal Februari. Opsi ini memungkinkan kepala daerah yang tidak bersengketa untuk segera menjabat. Namun, opsi ini juga memiliki konsekuensi berupa biaya tambahan jika dilakukan secara bertahap.
- Opsi 2A dan 2B: Pelantikan serentak atau bertahap pada pertengahan April. Opsi ini memberikan waktu yang lebih panjang untuk persiapan pelantikan, namun juga berpotensi menunda efektifitas pemerintahan daerah.
- Opsi untuk Kepala Daerah yang Bersengketa: Kepala daerah yang masih dalam proses sengketa di MK akan dilantik setelah putusan final keluar, yaitu sekitar pertengahan Februari. Pelantikan serentak untuk kelompok ini dijadwalkan pada 20 Maret, atau bisa juga bertahap dengan bupati/wali kota dilantik pada 24 Maret.
Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan
Dalam menentukan opsi pelantikan, pemerintah mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya:
- Status hukum: Kepala daerah yang tidak bersengketa akan menjadi prioritas untuk dilantik lebih awal.
- Efisiensi anggaran: Pelantikan yang dilakukan secara bertahap akan membutuhkan biaya yang lebih besar.
- Kesiapan penyelenggaraan pelantikan: Pemerintah perlu memastikan semua persiapan pelantikan telah matang sebelum pelaksanaan.
Dampak dari Opsi Pelantikan
Setiap opsi pelantikan memiliki dampak yang berbeda-beda. Opsi pelantikan yang terlalu cepat dapat berisiko jika masih ada proses hukum yang belum selesai. Di sisi lain, penundaan pelantikan dapat menghambat roda pemerintahan daerah.
Pilihan opsi pelantikan kepala daerah terpilih menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Keputusan akhir akan diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk masukan dari DPR dan pihak terkait lainnya. (*/tur)
