SAMPIT,Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menyiapkan langkah besar dalam penataan birokrasi daerah. Bupati Kotim, Halikinnor, berencana menyusun struktur organisasi perangkat daerah (PD) agar lebih efisien dan fungsional. Langkah ini diambil untuk memangkas beban operasional yang terlalu besar serta menghindari tumpang tindih tugas antarinstansi.
Menurut Halikinnor, perampingan ini bukan semata soal penggabungan lembaga, tetapi merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, hemat anggaran, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap PD harus benar-benar bekerja sesuai fungsi utamanya, bukan sekadar memperpanjang struktur birokrasi.
“Pertama kita efisiensi. Kedua, saya ingin struktur organisasi itu istilahnya miskin struktur, kaya fungsi. Jadi tidak perlu banyak PD kalau pekerjaannya tidak banyak, operasionalnya saja yang banyak. Kalau memang bisa digabungkan, ya saya gabungkan,” ujar Halikinnor, beberapa waktu lalu.
Bupati menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan menyederhanakan sistem kerja agar anggaran dapat lebih difokuskan pada program yang menyentuh langsung masyarakat. Pemerintah daerah juga menargetkan agar belanja pegawai tetap berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni maksimal 30 persen dari total APBD.
“Tujuan akhirnya supaya kinerja meningkat dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Kalau struktur terlalu besar, biaya operasional jadi tinggi,” tambahnya.
Pemkab Kotim akan melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh OPD, termasuk evaluasi beban kerja, analisis fungsi, serta kemungkinan penggabungan instansi dengan bidang serupa. Tahapan ini ditargetkan rampung pada 2026 agar sistem baru dapat diterapkan pada 2027 mendatang. (pra)
EDITOR:TOPAN
