Momentum Reformasi Perpajakan, DPR RI Mulai Kaji RUU KUP

RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang saat ini draf-nya sudah masuk DPR untuk dikaji
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Mereformasi Sistem Perpajakan Nasional Harus Di Lakukan Secara Menyeluruh

“Saya berharap para pemangku kepentingan membuka ruang diskusi yang memadai agar terbentuk pemahaman yang cukup bagi masyarakat terkait kebijakan yang akan di terapkan,” ujarnya.

Karena lanjutnya, bila kebijakan tersebut sudah di pahami dengan baik oleh masyarakat, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, di harapkan potensi gejolak di masyarakat yang tidak perlu bisa di tekan.

Sementara itu, Founder dan Senior Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini berpendapat bila ingin mereformasi sistem perpajakan nasional harus di lakukan secara menyeluruh.

Karena sebetulnya, upaya mereformasi sistem perpajakan sebenarnya sudah di lakukan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun upaya itu belum cukup memperbaiki struktur dan penerimaan pajak di negeri ini.

Baca Juga:  Awasi Peredaran Rokok Ilegal, Ini Ciri-cirinya

“Apakah ada permasalahan pada pengumpulan pajak dan pemanfaatan pajak? Ini harus ada evaluasi dulu,” ujar Hendri.

Reformasi Sistem Perpajakan Harus Di Lakukan

Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan di latarbelakangi oleh sejumlah kondisi yang terjadi di tanah air.

Menurut Suryo, pandemi Covid-19 yang belum terkendali di tanah air, sangat mempengaruhi sektor ekonomi hingga menciptakan gap yang cukup lebar antara penerimaan dan belanja negara.

Baca Juga:  Momentum Hari Guru Nasional (HGN), Saatnya Memuliakan Martabat Guru

Sehingga dengan berbagai upaya, jelas Suryo, pemerintah berusaha agar negara mampu menahan ekonomi nasional tidak jatuh terlalu dalam, minimal bisa tetap survive. Karena, tegasnya, bila ekonomi tidak berjalan dengan baik, akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Indef, Enny Sri Hartati berpendapat untuk melakukan reformasi sistem perpajakan, pemerintah harus menjabarkan dulu arah dan kerangka kerja per pajakan ke depan agar jelas langkah yang harus di lakukan.

“Langkah reformasi sistem perpajakan harus di lakukan atas dasar keadilan sosial dan penyederhanaan sistem perpajakan,” ujarnya.