Muhammad Syauqie Dorong Dukungan APBN untuk Infrastruktur Kalteng, Tegaskan Siap Kawal Aspirasi Daerah

KokPALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menegaskan pentingnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu disampaikan Syauqie usai menerima aspirasi DPRD Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam audiensi di Fraksi PAN, 12 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, mengemuka sejumlah kebutuhan strategis daerah yang terdampak penurunan dana transfer pusat.
Beberapa aspirasi prioritas yang disampaikan meliputi pembangunan jalan penghubung, jembatan dan irigasi, perumahan rakyat, sistem drainase dan pengendalian banjir, hingga akses internet di wilayah terpencil.
Menurut Syauqie, berkurangnya dana transfer pusat berdampak langsung terhadap kapasitas APBD daerah, sehingga sejumlah program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik, terancam tertunda.
“Saya memahami bahwa penurunan dana transfer membuat daerah kesulitan membiayai pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, perumahan, dan pengendalian banjir. Karena itu, dukungan APBN sangat penting untuk proyek yang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan, dan pembangunan desa, Syauqie menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat.
Ia menekankan, bahwa dukungan APBN dapat dioptimalkan apabila pemerintah daerah telah menyiapkan perencanaan teknis yang matang, dokumen pendukung lengkap, serta perizinan yang siap dijalankan.
“Infrastruktur penting bisa didukung APBN jika kesiapan teknis, dokumen perencanaan, dan perizinan sudah siap. Ini menjadi kunci agar program nasional bisa cepat direalisasikan di daerah,” tegasnya.
Syauqie juga memastikan akan terus mendorong agar lebih banyak program nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalteng, terutama dalam kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan.
Lebih lanjut Syauqie menyatakan, bahwa meskipun terjadi pengurangan dana, pihaknya tetap mengawal anggaran agar kebutuhan daerah diperjuangkan secara adil dan proporsional.
“Kami akan mengawal aspirasi ini dalam pembahasan anggaran dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan program nasional melalui rapat kerja dan koordinasi dengan kementerian teknis,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Syauqie berharap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah tetap berjalan dan mampu meningkatkan konektivitas, mengurangi risiko banjir, memperluas akses perumahan, serta membuka keterisolasian wilayah melalui jaringan internet.
Dukungan APBN, menurut Syauqie, bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (pra)



