Sekda Tekankan Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
MUARA TEWEH,Kalteng.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat A Setda, Kantor Bupati Barito Utara, Muara Teweh, Selasa (14/10).
Sekda Muhlis yang hadir mewakili Bupati Barito Utara dalam sambutannya menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
Dalam pidato pembukaannya, Muhlis menekankan bahwa kegiatan entry meeting merupakan tahapan krusial dalam rangkaian proses pemeriksaan. Pada tahap ini, BPK akan melakukan pengumpulan data, informasi, serta pemahaman mendalam terhadap sistem dan pelaksanaan belanja daerah. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekda juga menjelaskan pentingnya belanja daerah sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara terencana, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil atau value for money,” ujar Muhlis, menegaskan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Pemeriksaan oleh BPK ini dipandang sebagai upaya bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Muhlis menyatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memberikan gambaran yang utuh dan transparan mengenai pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus pemeriksaan meliputi efektivitas, kepatuhan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah secara keseluruhan.
Untuk memastikan kelancaran pemeriksaan, Muhlis telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif dan proaktif. Ia juga menekankan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada tim BPK serta memastikan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
“Saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bisa memberikan data serta informasi yang akurat kepada tim pemeriksa,” pesannya.
Instruksi lebih lanjut juga disampaikan, termasuk kewajiban bagi seluruh perangkat daerah untuk tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung tanpa izin dari pimpinan. Setiap perangkat daerah diminta menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan, bukti administrasi, serta hasil pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, Muhlis menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan kooperatif agar proses pengumpulan data serta klarifikasi dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami harap BPK dapat memberikan masukan apabila ada hal yang belum sesuai,” tuturnya. (pra)
EDITOR:TOPAN
