KALTENG.CO-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara resmi mengukuhkan susunan Pengurus Pusat untuk periode 2024-2029.
Acara pengukuhan yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025) malam, digelar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-06.AH.11.03 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 27 Agustus 2024.
Keputusan tersebut mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, Benny Ramdhani, secara langsung membacakan susunan lengkap kepengurusan DPP periode mendatang. Dalam struktur baru ini, muncul beberapa nama yang cukup menarik perhatian publik, bahkan menuai kontroversi.
Salah satu nama yang paling disorot adalah Lili Pintauli Siregar, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Lili Pintauli pernah terbukti melanggar kode etik KPK dalam sidang etik terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai pada tahun 2021. Akibat pelanggaran tersebut, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.
Selain pelanggaran kode etik, Lili Pintauli Siregar juga sempat terseret dalam dugaan penerimaan gratifikasi tiket menonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina. Namun, kasus dugaan gratifikasi ini tidak sampai disidangkan oleh Dewas KPK lantaran Lili Pintauli memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan KPK.
Tak hanya Lili Pintauli, kontroversi juga menyelimuti masuknya dua nama mantan terpidana korupsi dalam jajaran pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Kedua nama tersebut adalah Patrice Rio Capella dan Patrialis Akbar.
Pengukuhan pengurus baru ini menjadi babak baru bagi Partai Hanura dalam menghadapi dinamika politik nasional ke depan. Namun, masuknya sejumlah nama kontroversial diprediksi akan menjadi sorotan dan tantangan tersendiri bagi partai besutan Oesman Sapta Odang ini dalam membangun citra dan kepercayaan publik.
Partai Hanura diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pemilihan nama-nama tersebut dalam kepengurusan barunya.Respons publik terhadap komposisi pengurus ini akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perjalanan Partai Hanura dalam beberapa tahun mendatang. (*/tur)
