Pemprov Kalteng dan BNPB Perkuat Sinergi Hadapi Ancaman Karhutla 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat pada musim kemarau 2026. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026) malam.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati, wakil bupati, wali kota, serta jajaran pemerintah daerah sebagai upaya menyamakan langkah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memaparkan perkembangan kondisi karhutla sekaligus berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng bersama BMKG telah memperkuat kesiapsiagaan melalui penyebarluasan informasi cuaca, supervisi ke daerah-daerah rawan karhutla, hingga peningkatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat respons apabila terjadi kebakaran.
Gubernur juga berharap, dukungan BNPB terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif. Beberapa kebutuhan yang diusulkan di antaranya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing, mesin pompa portabel, sumur bor, selang pemadam, serta dukungan Dana Siap Pakai BNPB untuk membantu operasi pemadaman di lapangan.
”Melalui kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis target mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap dan karhutla yang terkendali dapat dicapai,” ujar Agustiar.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla nasional. Presiden telah menginstruksikan penguatan langkah mitigasi sejak dini, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, hingga kesiapan armada helikopter untuk mendukung pemadaman dari udara.
Ia menambahkan, Presiden juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan secara nasional.
Dalam arahannya, Suharyanto meminta pemerintah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi agar segera menetapkan status siaga darurat sebagai dasar percepatan penanganan. Selain itu, ia mendorong peningkatan patroli rutin, pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas dan pemetaan risiko, pembangunan sekat bakar, jalur hijau, serta embung sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh unsur terkait melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah hingga saat ini mencapai 3.096,52 hektare, terdiri atas 673,92 hektare area penggunaan lain (APL) dan 2.395,6 hektare kawasan hutan.
Dalam upaya penanganan, sekitar 15.900 personel telah disiagakan. Jumlah tersebut meliputi sekitar 3.000 relawan binaan Dinas Kehutanan dan BPBD Provinsi, 2.200 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), serta sekitar 10.700 personel gabungan dari unsur Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, Manggala Agni, dan berbagai organisasi relawan lainnya. (pra)
