Pemprov Kalteng Genjot Optimalisasi PAD 2025, Gubernur Soroti Potensi dari BBM dan Alat Berat
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat strategi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025. Salah satu langkah strategis di lakukan melalui rapat koordinasi yang di gelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, secara tegas menyoroti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal, terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM), penggunaan alat berat, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. “Saya melihat masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum di maksimalkan. Kalau semua potensi itu bisa di garap serius, hasilnya akan luar biasa,” kata Agustiar.
Menurutnya, transaksi BBM di Kalteng sangat besar, namun kontribusinya terhadap PAD belum signifikan. Selain itu, banyak alat berat dan kendaraan operasional perusahaan yang belum menggunakan pelat nomor KH (Kalimantan Tengah), yang seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan daerah. “Pembelian BBM di wilayah ini sangat besar dampaknya. Belum lagi soal alat berat dan kendaraan operasional, itu bisa menjadi sumber PAD kalau di kelola secara baik dan benar,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur mendorong sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum (APH), guna memperkuat pengawasan dan penertiban di lapangan. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk APH. Data dan temuan di lapangan harus di tindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.
Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan Harus Segera Dibayar
Lebih lanjut, Agustiar mengimbau seluruh perusahaan dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah agar menunjukkan komitmennya terhadap daerah. Ia meminta agar perusahaan membeli BBM dari distributor resmi di Kalteng, membuka rekening di Bank Kalteng, dan mengutamakan tenaga kerja lokal. “Kalau benar cinta Kalimantan Tengah, beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dir jo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan wujud komitmen gubernur dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan (3P). “Sektor 3P menjadi penyumbang utama PAD. Gubernur ingin agar semua kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat KH agar pajaknya masuk ke daerah,” ungkapnya.
Anang juga menekankan agar perusahaan segera melunasi kewajiban pajaknya, seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan, serta membeli BBM dari Wajib Pungut (Wapu) resmi yang di tunjuk oleh pemerintah provinsi. “Perusahaan wajib membeli BBM dari Wapu resmi yang beroperasi di Kalteng. Jika membeli dari luar daerah, maka pajaknya juga masuk ke daerah lain, ini tentu merugikan kita,” jelasnya.
Pihaknya juga menindaklanjuti arahan gubernur agar seluruh perusahaan segera memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan daerah yang berlaku. “Pajak alat berat dan pajak air permukaan harus segera di bayar. Ini menjadi hak daerah dan kewajiban investor yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah,” tegas Anang.
Rapat koordinasi ini di harapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menggali potensi PAD secara lebih komprehensif, guna mendukung pembangunan Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan sejahtera. (pra)
EDITOR : TOPAN
