KALTENG.CO-Pertamina kembali menjadi sorotan publik akibat dugaan pengoplosan BBM yang merugikan konsumen. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan petinggi anak usaha Pertamina, Riva Siahaan, yang diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.
Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan modus operandi Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, yang diduga melakukan impor produk kilang RON 92.
Namun, setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Riva diduga membeli bahan bakar dengan oktan minimum 90 atau setara Pertalite. Produk kilang tersebut kemudian diolah sedemikian rupa hingga menjadi RON 92 atau setara Pertamax.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti skandal ini dan mendesak tindakan tegas dari pemerintah. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, meminta transparansi dan pemeriksaan ulang kualitas BBM Pertamina.
“YLKI mendesak Dirjen Migas ESDM untuk mengumumkan hasil regular inspeksi atau pemeriksaan terkait kualitas BBM produk Pertamina yang selama ini dilakukan apakah ada temuan penyimpangan atau sebaliknya. Ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang menyeluruh, akurat, dan konkret,” tegas Tulus.
YLKI juga mengingatkan konsumen bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut Pertamina Patra Niaga jika terbukti dirugikan.
Sementara itu, Pertamina membantah tuduhan pengoplosan BBM. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Pertamax yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Ditegaskannya, PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa BBM RON 92 jenis Pertamax yang beredar saat ini telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
“Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite,” kata Fadjar.
Skandal dugaan pengoplosan BBM ini tentu meresahkan masyarakat. Jika terbukti, kasus ini tidak hanya merugikan konsumen secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina. Masyarakat menuntut transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini.(*/tur)
