PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Barikade (Barisan Aksi Reformasi Kepolisian Dekontruksi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kalteng, Kamis (19/12/2024).
Demonstrasi itu digelar untuk menekan tuntutan reformasi kepolisian dan penanganan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
Koordinator Lapangan Aliansi Barikade, Dida Pramida menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya membawa enam tuntutan utama yang disampaikan kepada Polda Kalimantan Tengah.
Pertama, transparansi penuh dalam proses pemecatan pelaku pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian.
“Kedua, optimalkan anggaran Polda Kalteng untuk pembinaan dan pendidikan moral internal serta pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya.
Tuntutan ketiga adalah evaluasi dan audit berkala terhadap institusi kepolisian. Keempat, pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak.
Kelima, Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya harus bertanggung jawab penuh terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum. Terakhir, penindakan tegas terhadap anggota polisi yang melanggar peraturan.
Hal senada diutarakan oleh, Arif Bayu Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Pelayanan Publik DPD IMM Kalimantan Tengah mengungkapkan, pihaknya meminta agar Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya dicopot dari jabatannya.
“Kami mendesak Bapak Kapolri untuk mencopot jabatan keduanya, pasalnya dalam rentan waktu satu tahun ini sudah dua kasus oleh anggota kepolisian hingga menyebabkan korban meninggal dunia,” pungkasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
