Sosok kepala desa (Kades) bernama Supian Hadi di Kotawaringin Timur (Kotim) menarik perhatian publik. Itu setelah orang nomor satu di Desa Cempaka Mulia Barat ini melakoni pekerjaan sebagai pencari rotan di hutan. Pekerjaan itu dilakukan agar asap dapur tetap mengepul.
RUSLIADI, Sampit
DAMPAK Covid-19 yang melemahkan perekonomian menjadi pukulan telak bagi para pamong desa yang hanya mengandalkan gaji. Pasalnya hingga kini gaji seluruh kades dan perangkat desa se-Kabupaten Kotim tak kunjung cair.
Lantaran belum terima gaji, sejumlah kades dan perangkat desa mencari alternatif pemasukan ekonomi bagi keluarganya dengan jalan lain, ada yang berkebun, dan menjadi buruh atau aktivitas lain yang bisa menghasilkan uang ketimbang hanya duduk diam menunggu gaji cair.
“Gaji kami hampir memasuki bulan ke-5 tak kunjung cair. Kalau tidak pintar nyambi pekerjaan lain, maka kebutuhan pokok bagi keluarga tidak terpenuhi,” ungkap Kepala Desa Cempaka Mulia Barat Supian Hadi, Rabu 26/8).
Dia membeberkan, tidak kunjung cairnya gaji kades dan perangkat dikarenakan kas daerah kosong. “Kami belum tahu sampai kapan gajih kades dibayar. Kata Pemda saat ini kas daerah masih kosong,” tandasnya.
Sejauh ini, kata Supian dirinya hanya mengandalkan gaji. Besaran gaji pokok untuk kades di Kotim Rp 2.750.000 ditambah dengan tunjangan lainnya. Sementara untuk gaji kaur dan kasi Rp 2. 168.000.
Dia menambahkan, beban kerja yang menumpuk dan konsekuensi pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sebuah beban berat bagi kades karena berimplikasi pada konsekuensi hukum. Sehingga, hal ini sebaiknya menjadi perhatian lebih bagi Pemkab Kotim.
Dia berharap, kepada pemerintah agar secepatnya mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) agar roda pemerintahan desa bisa berjalan kembali. Yang pasti kalau bisa, paling tidak honor perangkat inilah kita dulukan, karena sudah 4 bulan tidak gajian. Jadi besar harapan kami, agar pemerintah sesegera mungkin mencairkan dana desa agar honor perangkat maupun kades bisa di bayarkan.
“Sekarang ini pemerintahan desa tetap berjalan. Kami dan perangkat mengatur waktu menjaga kantor dalam melayani masyarakat,” tandasnya. (sli/ala)
