PALANGKA RAYA, kalteng.co-Pertarungan head to head Sugianto Sabran-Edy Pratowo melawan penatangnya Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar berlangsung sengit. Sudah bisa ditebak, tensi politik dari kampanye hingga proses rekapitulasi penghitungan suara makin meninggi. Klaim kemenangan kedua paslon tidak bisa terhindar, meskipun hasil hitung cepat dari lembaga survei profesional sudah menempatkan paslon 02 sebagai pemenangnya. Kini tinggal menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Klaim kemenangan ini membuat berembus kabar hasil Pilkada Kalteng akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menyikapi hal ini, pemerintah mengharapkan tidak ada gugatan atau tuntutan dari salah satu paslon ke MK. Pemerintah mengharapkan kepada masing-masing paslon dan masyarakat Kalteng untuk percaya pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara.
“Mudah-mudahan kita semua legawa pascapilgub, agar dapat melanjutkan kembali pemerintahan dalam kondisi aman dan terkendali,” ucap Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik dr Endang Kusriatun.
Apalagi, lanjut Endang, berdasarkan evaluasi pelaksanakan pilkada di Kalteng, secara umum berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali sejak tahapan awal. Secara umum, kata dia, diharapkan situasi kamtibmas terus berjalan aman dan kondusif. Jangan sampai ada riak-riak yang berarti, karena sejauh ini seluruh Indonesia aman terkendali, termasuk di Kalteng.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat Kalteng yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada di Kalteng, baik pilgub maupun pilbup di Kotim, dengan menggunakan hak suara sesuai hati nurani,” tutupnya.
Sementara itu, menyikapi kabar yang berembus bahwa Pilkada Kalteng akan dibawa ke tingkat MK, ketua tim pemenangan paslon Sugianto Sabran-Edy Pratowo (Sugianto-Edy) wilayah Kabupaten Kapuas, H Muhammad Mawardi menyatakan, gugatan dari paslon merupakan hal yang wajar. Meski demikian ia meyakini bahwa sangat kecil kemungkinan gugatan hasil Pilkada Kalteng yang dibawa ke ranah MK dikabulkan.
“Karena berdasar hasil real count yang dilakukan tim Sugianto-Edy, selisih perolehan suara mencapai 3,8 persen. Sedangkan berdasarkan aturan, untuk provinsi dengan penduduk 2 juta sampai 6 juta jiwa, gugatan pilkada bisa dibawa ke MK jika selisihnya paling besar 1,5 persen suara dari total suara sah,” kata Mawardi, Senin (14/12).
Mantan Bupati Kapuas itu juga tidak menampik kemungkinan akan adanya saksi palsu jika terjadi gugatan sengketa pilkada. Pasalnya, sebut dia, gejala itu (dugaan saksi palsu) mulai terlihat dan dirasakan. Mantan senator DPD RI dapil Kalteng itu juga mengingatkan risiko bagi oknum-oknum yang terkait dengan dugaan saksi palsu.
“Perlu juga kami ingatkan, ada risiko bagi masyarakat yang melakukan kesaksian palsu. Yakni ancaman pidana kurungan tujuh tahun penjara,” ujarnya sembari menegaskan bahwa setiap berperkara baik di tingkat Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi fair play.
Terpisah, ketua tim relawan paslon 01 HM Riban Setia mengaku masih optimistis bahwa jagoan mereka Ben Brahim S Bahat dan H Ujang Iskandar meraih suara terbanyak pada Pilgub Kalteng yang dilaksanakan 9 Desember lalu. “Kami masih optimisitis dan hasilnya tidak akan beda jauh dengan hasil real count tim 91 yang dilakukan pascapencoblosan. Kita tunggu saja hasil hitungan resmi KPU,” tuturnya.
Mahfud MD: Kalau Ada yang Mau ke MK, Silakan ==judul baru
Dalam acara tatap muka dengan pemerintah daerah beserta forkompinda dan penyelenggara pilkada dengan tema Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar kemarin (14/12), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menyampaikan rasa syukurnya terkait pelaksaan pilkada serentak yang berjalan telah lancar. Dikatakannya, pelaksanaan pemungutan suara yang sudah berjalan membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat mengenai klaster baru penyebaran Covid-19 tidak terjadi.
“Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dahulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana pandemic Covid-19. Pada waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda, sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda, karena kalau pilkada diadakan akan menimbulkan klaster Covid,” ujar Mahfud MD.
Bahkan, lanjutnya, ada yang menghitung secara matematis akan ada penularan sampai akhir pilkada ini sebanyak 3,2 juta orang kalau pilkada tidak ditunda. Sehingga waktu itu dia minta pemerintah harus memilih mau menyelamatkan rakyat atau mau pilkada.
“Tapi karena itu kita berpikir kalau tidak ada pilkada, mau nunggu sampai kapan, kapan selesainya corona. Sebab itu kita laksanakan, semua saran kita tampung, kita ajarkan protokol kesehatan, dan alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru,” ungkapnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyoroti mengenai tingkat partisipasi yang justru meningkat pada pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Ia membandingkan pada tahun 2015, partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak adalah 69,02%, justru sekarang naik menjadi 75,82%.
“Tahapan masih akan terus berlangsung. Kami bersepakat supaya segera KPU, Bawaslu, dan forkompinda terus bekerja agar tetap tertib sampai penghitungan selesai. Kalau ada yang mau ke Mahkamah Konstitusi, silakan,” tutur Mahfud.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh ormas, kepada LSM yang secara objektif mensyukuri keberhasilan pilkada yang dahulu dikhawatirkan bersama ini,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pilkada serentak kali ini merupakan agenda politik kedua terbesar di dunia setelah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain ke depannya. Selain itu, pemerintah juga bisa sharing kepada rekan di negara lain, bahwa bangsa Indonesia mampu melaksanakan agenda yang sangat besar ini.
“Itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang kuat. Kita tentu bekerja, bersinergi, dan berkoordinasi dengan baik antarunsur tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kita juga doakan siapa pun yang terpilih akan mendapatkan legitimasi, dorongan, dukungan yang kuat dari rakyatnya untuk membangun daerahnya masing-masing, terutama dampak sosial ekonominya di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Tito.
Terpisah, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kalteng dalam pilkada tahun ini menurun. Padahal pemerintah sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, baik secara langsung maupun lewat media.
“KPU juga sudah melakukan sosialisasi, termasuk tim sukses dari masing-masing paslon. Namun, menurunnya partisipasi pemilih di tengah pandemi Covid-19 ini, menjadi evaluasi ke depan supaya saat penyelenggaraan pilkada selanjutnya partisipasi masyarakat lebih tinggi lagi. Perkiraan partisipasi pemilih tahun ini hanya berada di angka 61 persen lebih,” pungkasnya. (nue/nto/ais/abw/ce/ala)
