KALTENG.CO-Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat (AS) kini berdampak serius pada stabilitas energi nasional.
Menanggapi ancaman kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat untuk memberlakukan kembali kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Langkah ini diungkapkan Presiden dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Prabowo menilai, efisiensi konsumsi energi harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Belajar dari Kesuksesan Era Pandemi COVID-19
Dalam arahannya di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mengenang keberhasilan Indonesia dalam melewati masa krisis pandemi beberapa tahun silam. Menurutnya, pola kerja jarak jauh terbukti efektif dan bisa menjadi solusi instan untuk menekan penggunaan BBM secara nasional.
“Ini saya minta dibicarakan oleh para Menko ya. Dalam beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan. Dulu kita sukses atasi Covid, kita berhasil, dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden meyakini bahwa jika kebijakan WFH diterapkan dengan skema yang tepat, negara dapat menghemat anggaran subsidi energi dalam jumlah yang sangat signifikan. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga kesehatan finansial negara di tengah ketidakpastian global.
Koreksi Stok BBM: “Kita Tidak Bisa Sekadar Mengatakan Aman”
Menariknya, pernyataan Presiden kali ini seolah menjadi koreksi atas laporan sejumlah bawahannya yang sempat mengeklaim bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Bagi Prabowo, sikap defensif tanpa aksi nyata pengurangan konsumsi adalah langkah yang berisiko.
Kekhawatiran Presiden didasari oleh realitas geopolitik di Selat Hormuz. Jalur distribusi minyak dunia tersebut hingga kini belum beroperasi normal akibat perang yang masih berkecamuk.
“Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa pun terjadi kita aman, tapi tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM,” tegasnya.
Mengapa Kebijakan WFH Dipertimbangkan?
Ada beberapa alasan strategis mengapa WFH kembali dilirik sebagai instrumen kebijakan ekonomi:
Penghematan BBM Massal: Pengurangan mobilitas kendaraan pribadi secara otomatis menurunkan permintaan BBM harian.
Efisiensi APBN: Menekan beban subsidi energi yang membengkak akibat harga minyak dunia yang fluktuatif.
Kesiapan Infrastruktur: Indonesia sudah memiliki pengalaman dan infrastruktur digital yang matang sejak era pandemi.
Instruksi kepada Para Menko
Presiden telah menginstruksikan para Menteri Koordinator (Menko) untuk segera mengkaji regulasi ini dalam hitungan hari. Kajian tersebut akan meliputi sektor apa saja yang memungkinkan untuk menerapkan WFH tanpa mengganggu produktivitas nasional dan pelayanan publik.
Langkah antisipatif ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengambil posisi “siaga satu” terhadap dampak turunan dari ketegangan Iran-Israel yang diprediksi akan berlangsung lama. (*/tur)
