Skema Khusus Disepakati, DPRD Kalteng dan Dinas PUPR Komitmen Lanjutkan Proyek Infrastruktur
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng menyepakati skema khusus untuk melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang sempat terdampak keterbatasan anggaran pada perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025.
Kesepakatan itu di capai dalam rapat kerja terbaru antara Komisi IV DPRD Kalteng dan jajaran Dinas PUPR, Rabu (02/07/2025). Ketua Komisi IV, Lohing Simon, menyatakan bahwa beberapa proyek masih bisa berjalan tahun ini meski pembayarannya di lakukan secara bertahap dan di lanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Ada proyek yang fisiknya bisa di lanjutkan oleh kontraktor tahun ini, namun sisa pembayarannya akan di alokasikan melalui APBD tahun depan. Ini menjadi solusi bersama di tengah kondisi fiskal yang terbatas,” ungkap Lohing Simon.
Di jelaskan Lohing, dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan yang di rencanakan, hanya sekitar 20 persen kontraktor yang menyatakan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan sistem pembayaran tunda. Sementara itu, sisanya—sekitar 80 persen—akan di laksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran saat ini.
Kami Tetap Berkomitmen Mengawal
“Tidak semua rekanan sanggup menanggung risiko pembayaran di tunda. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi, dan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Meskipun ada keterbatasan anggaran, DPRD Kalteng menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas tetap akan menjadi perhatian utama. Penyesuaian akan di lakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efisiensi penggunaan anggaran.
“Kami tetap berkomitmen mengawal agar program pembangunan yang telah di rencanakan dapat berjalan. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menyesuaikan dengan kapasitas riil daerah,” tegas Lohing.
Komitmen bersama ini di harapkan menjadi solusi transisi yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di Kalteng, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal pada perubahan anggaran tahun berjalan. (pra)
EDITOR : TOPAN
