Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (25/3/2024). Rakor ini dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengimbau kepada 214 Pemerintah Daerah yang belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi untuk segera melaksanakannya sesuai arahan Mendagri. Enam upaya konkret yang disampaikan antara lain melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, merealisasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tani Tani (BTT), dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan dalam paparannya bahwa kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok transportasi biasanya menyumbang andil inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri. Beberapa komoditas seperti minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih perlu diwaspadai mengalami kenaikan harga.
Ia juga menjelaskan, bahwa perkembangan harga di minggu ketiga Maret cenderung stabil, ditunjukkan dari relatif tidak berubahnya jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan/penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), beberapa komoditas pangan seperti telur ayam ras dan daging ayam ras perlu diwaspadai karena adanya kenaikan harga di sebagian besar wilayah.
Setelah menghadiri rapat koordinasi, Yuas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah melaksanakan Pasar Murah di 14 Kabupaten/Kota pada minggu sebelumnya. “Pemerintah Provinsi selalu berupaya maksimal dalam menekan angka inflasi di daerah, salah satunya melalui Pasar Murah. Kami berharap Pemerintah Kabupaten yang belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi dapat segera melakukan upaya maksimal,” tandasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
