JAKARTA, Kalteng.co – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, S.Hut., kembali mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya terkait program bedah rumah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta, Kamis (11/9/2025), Syauqie menyampaikan bahwa persoalan perumahan masih menjadi salah satu isu utama di daerah. Walaupun pemerintah daerah telah berupaya melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota, namun keterbatasan anggaran membuat hasilnya belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah daerah sudah berbuat, tapi kita butuh dukungan lebih kuat dari pusat. Program bedah rumah ini menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, Kementerian PUPR harus lebih serius memberikan alokasi anggaran untuk Kalimantan Tengah,” tegas Syauqie.
Ia menambahkan, usulan terkait program tersebut telah berkali-kali diperjuangkan. Bahkan, hingga saat ini sudah enam kali proposal diserahkan, namun realisasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai harapan.
Rumah Adalah Pondasi Kesejahteraan Keluarga
“Ini bukan pertama kalinya kami mengajukan. Sudah enam kali proposal kami sampaikan, tapi masyarakat masih menunggu. Semoga pada anggaran tahun 2026 nanti, pemerintah pusat benar-benar menaruh perhatian khusus bagi Kalimantan Tengah,” ujarnya dengan nada optimis.
Lebih jauh, Syauqie menekankan bahwa rumah layak huni merupakan kebutuhan pokok yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Tanpa rumah yang memadai, kata dia, sulit bagi keluarga untuk membangun kehidupan yang sehat, aman, dan produktif.
“Rumah adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rakyat masih tinggal di rumah tidak layak huni, itu artinya masih ada pekerjaan besar yang harus segera di selesaikan pemerintah,” imbuh legislator muda asal Kalimantan Tengah tersebut.
Melalui forum RDP ini, Syauqie berharap Kementerian PUPR dapat memasukkan usulan dari Kalteng sebagai prioritas dalam program nasional. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan harus di rasakan merata, bukan hanya terfokus pada wilayah perkotaan atau pulau besar lainnya.
“Kalimantan Tengah adalah bagian dari Indonesia yang juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian. Kami akan terus mengawal agar suara masyarakat daerah ini tidak di abaikan,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
