Teka-teki Dana Rp10 M yang Belum Dipertanggungjawabkan? Rektorat UPR Sebut Murni Masalah Administrasi Akuntansi
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pihak Universitas Palangka Raya (UPR) angkat bicara terkait isu dugaan selisih anggaran lebih dari Rp10 miliar dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang ramai diperbincangkan.
Rektorat menegaskan, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan saat ini masih dalam proses audit oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama instansi terkait.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPR Darmae Nasir melalui Plt Kepala Biro Umum dan Keuangan Yahya Sulaiman menyampaikan, hingga saat ini belum ada temuan resmi yang menyatakan adanya penyimpangan atau kerugian negara.
“Selisih tersebut merupakan bagian dari dinamika proses akuntansi dan bukan indikasi adanya penyimpangan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia menjelaskan, selisih yang muncul lebih disebabkan perbedaan pencatatan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), seperti transaksi yang masih berproses dan belum tercatat secara final.
Menurutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan belanja yang belum disahkan secara administratif serta pendapatan yang masih dalam tahap penyesuaian pencatatan.
“Ini murni persoalan administratif dalam proses akuntansi, bukan kehilangan dana,” tegasnya.
UPR juga menyebut, audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang berjalan paralel dengan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Proses audit masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final, sehingga tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai pelanggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Yahya Sulaiman memaparkan, hasil audit menunjukkan adanya selisih sekitar Rp10,3 miliar dari perbandingan kas dan laporan pertanggungjawaban bendahara.
Namun setelah dilakukan penelusuran, hampir seluruh selisih tersebut telah dapat dijelaskan secara rinci dan terukur.
“Yang belum teridentifikasi hanya sekitar Rp1 juta lebih, kemungkinan terkait biaya administrasi bank, dan itu pun sudah dalam proses penyesuaian,” ungkapnya.
Ia memastikan, kondisi keuangan UPR tetap aman dan transparan serta seluruh selisih dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.
UPR menegaskan komitmennya untuk kooperatif dalam proses audit, menindaklanjuti setiap rekomendasi, serta memperkuat sistem pengendalian internal keuangan ke depan.
“Secara keseluruhan, selisih tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPK dan pihak terkait lainnya,” pungkasnya. (oiq)
