Awal Tahun Depan Bisa Kami Kebut Untuk Di Selesaikan
“Baik itu UEA, China, Korea hampir semua negara kami coba komunikasi melalui kantor perwakilan, mereka bisa memahami,” tuturnya.
Bahlil menyebut, putusan MK tersebut tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena tak ada tambahan aturan turunan.
Artinya, mengenai investasi tidak ada satu pasal atau turunnya terkendala dan di batalkan. Baik itu jalannya OSS, investasi fiskal. Menurutnya semua akan tetap berjalan.
“Kami memiliki kantor perwakilan untuk menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja tidak ada satu pasal pun di anulir. Termasuk ada 47 PP, di sahkan Perpres ada 4, Permen sudah 22 permen. Itu relatif clear tidak ada Permen-permen tambahan,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga optimis dapat mempercepat revisi Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Bahkan di targetkan akan selesai awal tahun depan.
Sebab, intruksi MK hanya menyoroti soal hulu atau aspek formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja, sehingga pemerintah yakin bisa mempercepat revisi tersebut. “Mungkin awal tahun depan bisa kami kebut untuk diselesaikan,” pungkasnya.(tur)
