KASONGAN, Kalteng.co – Seluruh petani di Kecamatan Katingan Kuala diingatkan, supaya tidak mengalih fungsi lahan ke sektor lain. Sebab hal ini bisa menjadi ancaman kelaparan kedepannya, karena krisisnya lahan pertanian. “Itu berdasarkan hasil studi dari Jepang. Degradasi lahan pertanian sebagai dampak laju pertumbuhan penduduk,” kata Direktur Irigasi Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Suparji ketika melakukan kunjungan kerja Strategic Irrigation Modernization and Urgen Rehabilitation Project (SIMURP) di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Sabtu (12/11/2022).
Disampaikan Suparji, bahwa potensi lahan pertanian di Kecamatan Katingan Kuala mencapai 9.000 hektar. Sedangkan lahan yang sudah difungsikan masih 3.000 hektar. Oleh sebab itulah mereka terus mendorong petani untuk meningkatkan luasan lahan pertanian secara berkelanjutan. “Hal itu sejalan dengan peraturan Presiden tentang lahan pertanian berkelanjutan yang melarang alih fungsi,” ujarnya, didampingi Kepala Satuan Kerja PJPA II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Yakubson, ketika berdialog dengan para petani yang berdomisili di Kecamatan Katingan Kuala sehubungan pelaksanaan program SIMURP.
Dia juga menjelaskan, bahwa Kementerian PUPR melaksanakan program rehab jaringan irigasi rawa, dan masih berproses.
“Kami ingin mendapat dukungan masyarakat. Sehingga tuntas fungsi, tuntas konstruksi, dan tuntas manfaat,” jelasnya.
Kemudian dia menjelaskan, bahwa program SIMURP akan berakhir 2023. Dimana dalam pelaksanaannya telah melibatkan empat Instasi. Yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. “Untuk program Kementerian PUPR berupa rehab jaringan irigasi bersumber dari pinjaman World Bank,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Kepala Desa Jaya Makmur Akhmad Wahyudi menyampaikan, bahwa selama ini para petani mengeluh terkait anjloknya harga gabah ketika musim panen. Salah satu penyebabnya karena tidak ada sarana jalan darat yang bisa digunakan untuk memasarkan hasil pertanian ke luar daerah. “Selama ini untuk mengangkut hasil panen harus menggunakan transportasi sungai. Tentunya biaya produksi membengkak. Petani merugi,” tuturnya.
Kepala Desa Jaya Makmur ini juga meminta, supaya lahan cetak sawah yang dulunya terbengkalai, bisa dibuka kembali. “Dulu lahan pertanian dibuka tapi jaringan irigasinya belum ada,” bebernya.
Mendengar keluhan petani, Direktur Irigasi Rawa Suparji pun merespon positif informasi itu. Dikatakannya, dia akan membawa isu tersebut ke tingkat nasional. Dia pun berjanji akan menyampaikan keluhan itu kepada instansi yang berwenang. “Persoalannya bukan ranah kami. Tapi saya akan coba sampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Bidang Bina Marga untuk masalah jalan,” ucapnya.
Sedangkan terkait keluhan masalah jaringan irigasi tersebut, dirinya menawarkan solusi dengan mengajukan pertambahan nilai kontrak 10 persen. Diharapkan penambahan anggaran itu mampu menutupi beberapa pekerjaan yang awalnya belum terakomodir.
“Saya minta Supervisi untuk melakukan penghitungan terhadap rencana itu,” tandasnya.(eri)
