PALANGKA RAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui media turut berperan penting dalam penyebaran informasi terkait program yang dijalankan kepada masyarakat luas. Untuk itu, secara virtual, BPJS Kesehatan mengundang ratusan insan pers se-Indonesia untuk mengikuti media workshop, selama dua hari, sejak Kamis (22/10) dan Jumat (23/10).
Melalui media workshop ini mengupas tuntas peran JKN-KIS, khususnya selama Pandemi Covid-19.Di akhir kegiatan digelar pengumuman penghargaan lomba jurnalistik yang telah diikuti 200 karya baik media cetak ataupun elektronik.
Pada hari pertama, media workshop mengusung dua tema sekaligus.Untuk tema sesi pertama, Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS hadir sebagai narasumber ya itu Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan RI bidang Komunikasi Strategis, Kun to Ariawan Kasatgas Direktorat Penelitian dan
Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Prof Hasbullah Th abrany Chef of Party USAID Health Financing Acti vity, Adang Bachtiar Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Pusat dan Agus Pambagio Pengamat Kebijakan Publik.
“Kita bersyukur, dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, tetapi program JKN-KIS ini menjadi program asuransi kesehatan terbesar di dunia. Single provider. Kalau kita lihat dari profi l kepesertaan, ini sudah sangat bagus, lebih dari 90 persen penduduk tercakup. Dalam waktu tujuh tahun program JKNKIS ini dijalankan secara penuh,” jelas Yustinus Prastowo Sampai dengan 16 Oktober 2020, bantuan iuran JKN yang terealisasi
sebesar Rp1,9 Triliun atau 64 persen dari target Rp3 Triliun.
Sementara, jumlah peserta sebanyak 38,7 Juta peserta atau 128 persen dari target peserta. Sementara, untuk tema di sesi kedua ‘Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Pandemi Covid-19’ sebagai narasumber yakni
Tb A Choesni Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK RI, Prof Budi Hidayat Pakar Asuransi Kesehatan dan Raden Pardede Sekretaris Eksekutif Komunite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pandemi Covis-19 dianggap sebagai wabah, sehingga tidak dapat ditanggung JKN-KIS, tetapi pemerintah hadir untuk membantu sumber dan anggaran untu menjamin yang terkena Covid-19 seperti di BNPB sebanyak Rp975 Miliar dan Kemenkes sebesar Rp21,06 Trilun untuk mendanai pengobatan Covid-19,” ujar Tb A Choesni pada paparannya, sekaligus menyebutkan sudah ada 1.292 rumah sakit yang mengajukan klaim.
Pada hari kedua, media workshop digelar sekali yang mengangkat tema Optimalisasi Layanan Kesehatan
di Era Pandemi Covid-19. Dengan mengundang Andayani Budi Lestari Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Muttaqien Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Tulus Abadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai narasumber.
“BPJS Kesehatan mempunyai inovasi selama Pandemi Covid-19, seperti Mobile JKN. Peserta dapat skrining mandiri Covid-19. Selain itu, adanya antrean online yang bisa mencegah antrean panjang di pelayanan kesehatan. Sampai 20 Oktober 2020, sudah ada 15.112 FKTP yang terintegrasi di antrean online ini,” ujar Andayani Budi Lestari. (ila/b7,5/ala)
