Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Benturan dengan aturan ini yang harusnya ada kajian lebih mendalam, agar nantinya ketika disetujui dilakukan pembayaran utang BLUD dengan menggunakan anggaran daerah tidak menimbulkan masalah baru,” ucap anggota Fraksi PDIP itu. (ner)
