“Kecamatan memang merespon hal tersebut, namun karena tidak ada kewenangan untuk melaksanakan perbaikan secepatnya, maka hanya sebatas menampung dan meneruskan keluhan tersebut ke dinas terkait,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ada diberi kewenangan dan anggaran untuk hal-hal bersifat darurat, pihak kecamatan dipastikan akan langsung turun tangan.
Pasalnya apabila mengusulkan, kata dia, tentunya belum diketahui apakah penganggaran tersebut ada atau tidak di Perangkat Daerah (PD) tersebut.
Apabila ada tentunya dapat ditangani dengan baik. Namun apabila tidak ada, maka akan diusulkan melalui Musrenbang atau melalui proposal serta persyaratan dan prosedur tertentu yang wajib diajukan.
Padahal, kata dia, masyarakat mendesak, penanganan bersifat darurat di lapangan, diperlukan pengerjaan yang cepat. Apalagi berkaitan hajat hidup orang banyak.(ner)
