Pengukuran Indeks Efektivitas Pemerintah Tolok Ukur Pelayanan Umum
Sekda berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi momentum yang tepat dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terukur, serta penetapan prioritas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dalam rangka transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Selanjutnya, Analis Kebijakan Madya Fahrul Rizal mewakili Plt Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyampaikan dalam sambutannya, berdasarkan Worldwide Governance Indicator, Indeks Efektivitas Pemerintah tahun 2023 berhasil naik, yang semula 64.76 pada tahun 2022, menjadi 66.04.
“Pengukuran Indeks Efektivitas Pemerintah ini menjadi salah satu tolok ukur pelayanan umum yang berstandarisasi Internasional, yang dilakukan melalui survei terhadap persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya peningkatan skor tersebut, bisa menjadi modal awal Indonesia dalam menciptakan visi birokrasi berkelas dunia. “Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu wujud kolaborasi yang nyata. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat melakukan pembinaan kepada para unit lokus yang dievaluasi sebelum dilakukan penilaian secara objektif,” pungkasnya. (pra)
