PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPD Kalteng kembali mengingatkan agar program bantuan bencana bagi masyarakat tidak dipolitisasi. Pasalnya hal tersebut bertujuan agar program bantuan bagi masyarakat terdampak bencana benar-benar tepat sasaran tanpa adanya unsur kepentingan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, kepada Kalteng.co di gedung dewan, Senin (14/11/2022). Menurutnya, sangat tidak elok apabila kesulitan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik.
“Memang pada dasarnya, masyarakat terdampak bencana pasti mengharapkan adanya uluran bantuan dari pemerintah. Namun yang harus disadari adalah bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah harus berdasarkan niat tulus dan tidak boleh ada embel-embel lain demi kepentingan elit politik,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, politik pragmatis berbentuk bantuan kemanusiaan kerap menjadi strategi dalam meraih simpati masyarakat, khususnya menjelang tahun Politik atau Pemilihan Umum (Pemilu).
“Memang itu merupakan salah satu strategi umum yang sering digunakan oleh politikus untuk meraih simpati masyarakat, terutama menjelang tahun politik atau menghadapi Pemilu yang masuk dalam kategori Kampanye diam-diam /terselubung. Apalagi titik yang menjadi sasaran pembagian bantuan adalah wilayah rawan bencana, sehingga politik pragmatis akan lebih mudah dijalankan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan kepada pemerintah agar bantuan yang digelontorkan untuk masyarakat terdampak bencana atau Bantuan Sosial (Bansos), tidak dimanfaatkan oleh para elit politik dalam arti bantuan dari pemerintah justru dijadikan bantuan atas nama pribadi.
“Silahkan saja apabila pemerintah ingin memberikam bansos kepada masyarakat terutama yang terdampak bencana, mengingat hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah untuk memberikan perhatian. Namun jangan sampai bantuan yang direalisasikan oleh pemerintah justru dimanfaatkan oleh oknum elit politik dengan mengatasnamakan pribadi,” pungkas mantan Bupati Katingan 2 periode ini.(ina)
