Dewan Dorong Pemda Upayakan Percepatan Perluasan Jaringan Listrik
SAMPIT, Kalteng.co – DPRD Kotawaringin Timur, (Kotim) terus mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengupayakan percepatan perluasan jaringan listrik dari PLN sehingga dapat menjangkau ke kawasan pelosok yang saat ini masih belum teraliri listrik khususnya di wilayah utara Kabupaten Kotim.
“Kami terus mendorong pemerintah agar terus mengupayakan percepatan perluasan jaringan listrik dari PLN, karena setiap kali kami melakukan kunjungan kerja maupun reses, masalah listrik ini selalu disampaikan masyarakat. Listrik salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena juga menyangkut aktivitas lain,” kata Anggota DPRD Kotim M.Abadi, Senin (8/5/2023).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini cukup getol memperjuangkan percepatan kelistrikan desa, karena masih banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya di wilayah utara yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Dan diperkirakan masih ada sekitar 30 desa yang belum teraliri listrik di wilayah utara tersebut.
“Saat ini aktivitas kelistrikan masyarakat cukup terbatas karena mengandalkan daya dari listrik bertenaga surya, sementara warga yang menggunakan listrik dari mesin diesel harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli bahan bakarnya,” ujar Abadi.
Diriny mengatakan bahwa pihak DPRD sudah pernah melakukan komunikasi dengan pihak PLN di Palangka Raya dan didapat informasi bahwa peluang untuk perluasan jaringan itu terbuka. DPRD siap mendukung upaya-upaya PLN agar bisa mudah melaksanakan itu.
“Untuk itu kami pihak DPRD mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi intens dengan PLN. Harapannya agar kendala-kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya sehingga percepatan perluasan jaringan kelistrikan dari PLN makin cepat untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kotim,” ucap Abadi.
Menurut informasi memang ada beberapa kendala yang masih dihadapi pihak PLN untuk memperluas jangkauan layanan. Selain luas dan rumitnya geografis, pihak PLN juga kabarnya terkendala izin dari perusahaan yang lahannya dilintasi jaringan listrik, padahal sangat dibutuhkan agar jaringan bisa menjangkau hingga ke desa.
“Kami juga meminta pihak perusahaan yang wilayahnya dilintasi pembangunan jaringan listrik PLN bersedia membantu dengan memberikan izin karena ini demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah juga harus sama-sama membantu pihak PLN agar dapat lebih mudah melaksanakan perluasan jaringan listrik,” tutupnya.(bah)
