KUALA KAPUAS,Kalteng.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kapuas mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh perangkat daerah.
Ketua Tim Pansus DPRD Kapuas, Thosibae Limin, menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Tindak lanjut rekomendasi BPK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Thosibae.
Pansus DPRD Kapuas merekomendasikan percepatan penyelesaian seluruh temuan BPK, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran serta pembenahan administrasi keuangan daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Seluruh perangkat daerah harus menunjukkan komitmen nyata dengan menindaklanjuti temuan BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan,” tegas Thosibae Limin.
Selain itu, Pansus menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Langkah ini dinilai perlu untuk mencegah kembali terjadinya ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.
“Pengawasan internal harus diperkuat sejak awal agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang,” katanya.
Pansus DPRD Kapuas juga meminta perangkat daerah memperbaiki perencanaan belanja modal agar lebih matang, realistis, dan berbasis kebutuhan riil. Perencanaan yang baik diharapkan dapat meminimalkan adendum kontrak serta mencegah pemborosan anggaran.
Tak kalah penting, peningkatan kompetensi pejabat teknis, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), juga menjadi perhatian Pansus melalui pelatihan berkelanjutan terkait pengadaan barang dan jasa serta pengawasan pekerjaan konstruksi. (hms)
