Dua Perkara Disetujui Keadilan Restoratif

KUALA KAPUAS, Kalteng.co - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kapuas di Palingkau, melaksanakan Ekspose Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana Pencurian. Kegiatan dilaksanakan Senin (7/2/2022) di Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas. Dimana ada ekspose dua perkara tindak pidana yaitu oleh Kejaksaan Negeri Kapuas dan Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Arif Raharjo, SH., MH, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau Amir Giri Muryawan, SH., MH. Ekspose dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya, SH., M.Hum didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Siswanto SH., M.H., Aspidum Kejati Kalteng Riki Sefta Tarigan, SH., M,Hum, Koordinator dan Kasi Oharda Kejati Kalteng. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Palingkau Amir Giri menyerahkan surat keputusan Keadilan Restoratif kepada tersangka, Senin (7/3/2022). Kemudian dilanjutkan pemaparan proses penanganan perkara dan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Arif Raharjo, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau Bapak Amir Giri Muryawan, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dr. Fadil Zumhana, SH., MH. Selanjutnya ekspose oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas dengan perkara Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana atas nama Tersangka Mahat Bin Darlin mengambil barang berupa telepon seluler merk Oppo Reno 6 warna hitam milik orang lain tanpa ijin. Kemudian ekspose oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dengan perkara Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana atas nama tersangka Ramadhan Bin Nanang mengambil barang berupa untuk mengambil satu buah Cincin suasa bermata dan satu buah Cincin emas dengan berat 9,970 Gram tersebut milik orang lain tanpa ijin. "Jadi akan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif justice yang ditangani, oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Kapuas dan Jaksa Penuntut Umum Cabjari Kapuas di Palingkau," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Arief Raharjo melalui Kasi Intelijen Harisha C Wibowo. Harisha menerangkan, terhadap dua perkara tindak pidana yang dilaksanakan ekspose tersebut, disetujui untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif justice, dan diperintahkan kepada masing-masing Kepala Satker untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), dan pengeluaran tahanan serta pengembalian barang bukti kepada korban. "Terhadap perkara yang ditangani JPU Cabjari Kapuas di Palingkau tersebut, telah melalui proses pratut dimulai dengan penerimaan SPDP tanggal 12 Januari 2022, terbit P.16 tanggal 12 Januari 2022, tahap 1 tanggal 15 Januari 2022, P.21 tanggal 02 Februari 2022, serta penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) pada tanggal 21 Februari 2022," bebernya. Bahwa pendapat dari JPU terhadap perkara tersebut dilakukan para tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya paling lama 5 tahun, barang bukti/nilai kerugian materiil yang diakibatkan dari tindak pidana lebih dari Rp2,5 juta, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan. "Berdasarkan poin E angka 2 huruf a Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/ 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, korban telah memaafkan para tersangka dan sepakat berdamai dengan alasan sudah lama saling kenal, barang bukti telah ditemukan kembali," bebernya. Tersangka mengidap penyakit epilepsi, dan alasan melakukan pencurian untuk membeli obat epilepsi serta keperluan sehari-hari. Upaya perdamaian, proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang dihadiri oleh korban, kerabat korban, tersangka dan keluarganya, dan tokoh masyarakat (RT) serta Penyidik Polsek Kapuas Murung. Kemudian Senin (7/3/2022) pukul 14.10 WIB Tersangka Ramadhan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polres Kapuas berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau selaku Penuntut Umum kemudian Tersangka dibawa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau. Pada Pukul 14.35 WIB, tersangka Ramadhan pelaksanaan bertempat di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dengan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat telah diserahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau selaku Penuntut Umum, dan korban, serta pengembalian barang bukti dari tindak pidana kepada korban. Kegiatan ekspose, pengeluaran tersangka, penyerahan SKP2, dan pengembalian barang bukti tersebut berjalan lancar, aman, dan terkendali serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Harisha, proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dengan berpedoman kepada Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasakan Keadilan Restoratif dan Surat Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa definisi Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. "Sehingga kebijakan Restoratif Justice melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) tanpa proses pengadilan," pungkasnya. (alh)