Institusi Yang Mempunyai Kewenangan
Agar Mengkritisi Setiap Calon
Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 460/460 meter persegi di Kota Jakarta Timur hasil hibah tanpa akta seharga Rp 340 juta; tanah dan bangunan seluas 300/300 meter persegi di Sleman hasil hibah tanpa akta seharga Rp 1,5 miliar.
Begitu juga dengan Laksamana Laksamana Yudo Margono, menurut situs elhkpn.kpk.go.id, Yudo memiliki harta kekayaan senilai total Rp 11,3 miliar. Laporan itu di sampaikan per 22 Februari 2021.
Rinciannya terdiri atas 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sidoarjo, Kota Surabaya, Bekasi, Sorong, Bogor, Tangerang, dan Madiun. Nilai keseluruhan Rp 6.961.855.000. Kemudian terdapat 2 sepeda motor dan 2 mobil dengan estimasi harga Rp 630 juta; harta bergerak lainnya senilai Rp 365 juta; serta kas dan setara kas Rp 3,4 miliar.
Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar berpendapat, institusi-institusi yang mempunyai kewenangan dan berkaitan dengan rekruitmen pejabat publik agar mengkritisi setiap calon, termasuk kepemilikan harta mereka.
“Setelah jelas terkait harta itu, maka di persilahkan pada instansi yang berwenang khususnya DPR untuk menilainya, apakah layak menjadi pejabat publik atau tidak,” kata Abdul Fickar.(tur)
