LOS ANGELES, Kalteng.co – Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) merupakan pertemuan tingkat menteri resmi yang pertama antara 14 negara mitra yang tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) – yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global. Pertemuan ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam upaya mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik.
IPEF-MM secara resmi ditutup oleh Ambassador Katherine Tai, United States Trade of Representative (USTR) dan Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat setelah melakukan pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) selama 2 hari pada 6-7 September 2022 dan pertemuan tingkat menteri pada Kamis hingga Jumat (8-9 September 2022), di Los Angeles, Amerika Serikat.
“Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperdalam kemitraan dan membahas secara rinci tentang bagaimana kami akan bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan dan peluang yang akan sangat menentukan abad ke-21,” kata Ambassador Katherine Tai. “Setelah beberapa hari diskusi intensif, kami telah membuat kemajuan nyata untuk terus mengembangkan kerangka ini, yang akan membuka nilai ekonomi yang sangat besar bagi kawasan dan sebagai model untuk diikuti seluruh dunia,” disampaikan Katherine Tai pada konferensi pers yang diselenggarakan saat penutupan pertemuan.
Sementara itu Menteri Raimondo menambahkan “Pertemuan langsung pertama ini merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan, 14 negara berkumpul memetakan jalan ke depan yang akan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kondisi tenaga kerja, dan mempromosikan keberlanjutan untuk semua ekonomi kawasan. Kita bangga dengan kemajuan yang telah dibuat dan bersemangat untuk terus membangun momentum dalam upaya bersama ini.”
Keduanya mengapresiasi pencapaian dan juga diskusi yang terjadi selama 2 hari pertemuan IPEF-MM berlangsung. Pada dua pertemuan bilateral dengan Indonesia, keduanya secara khusus mengapresiasi partisipasi Indonesia, yang mendorong dan memberi semangat beberapa negara ASEAN lainnya untuk berpartisipasi di IPEF, dan bahkan sepakat untuk berpartisipasi di keempat pilar.
Gina mengatakan,”Pertemuan lanjutan akan segera dilakukan untuk membuat hasil yang konkret dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk Amerika Serikat tapi juga untuk 13 negara lain yang menjadi partisipan dalam IPEF.” Katherine dalam keterangan persnya juga menambahkan IPEF akan bekerja sama menjawab tantangan ekonomi di abad ke-21 ini dan secara kontinyu akan terus menyempurnakan bidang-bidang kerja sama dalam framework ini.
Menteri Raimondo juga menyampaikan komitmen dan keterlibatan pihak swasta dalam Indo-Pacific Upskilling Initiative, yang terdiri dari 14 perusahaan besar Amerika Serikat yang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam pengembangan, serta menunjukkan hasil tangible bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam pembahasan di IPEF.
Masing-masing perusahaan ini telah menyatakan kesanggupannya, untuk setidak-tidaknya 500 ribu kesempatan upskilling secara digital. Secara keseluruhan, perusahaan ini juga telah memberikan komitmennya untuk membuka kesempatan upskilling sebanyak 7 juta untuk negara partisipan IPEF.
Sejalan dengan yang disampaikan Ambassador Katherine Tai (USTR), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan terjadinya disrupsi pada rantai pasok (supply chain disruption), yang menjadi tantangan terbesar bagi sejumlah negara.
”Disrupsi karena Covid-19 pada rantai pasok, kita manfaatkan menjadi sebuah kesempatan (opportunity) untuk memperbaiki mekanisme menjadi lebih transparan, dengan pemetaaan masalah yang lebih baik untuk menghasilkan solusi yang lebih konkret.”
Ditambahkan juga bahwa muara dari seluruh fokus dalam pembahasan, pada akhirnya terkait dengan manusia atau pekerja, sementara itu perdagangan akan menjadi platform yang memberikan kesempatan konkret agar dapat memberikan solusi nyata bagi pekerja.
IPEF dapat menjadi forum yang menyamakan level ‘playing field’ bagi perusahaan (sektor privat) di negara partisipan IPEF, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar.
Kerangka kerja IPEF akan berfokus pada 4 (empat) pilar utama untuk membangun komitmen berstandar tinggi yang akan memperdalam keterlibatan ekonomi di kawasan:
Pada Pilar I: Perdagangan, partner IPEF sepakat untuk mewujudkan prinsip ketahanan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan cakupan pembahasan pada isu ekonomi digital, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia dan penerapan transparasi serta good regulatory practices.
Selanjutnya pada Pilar II: Rantai Pasok, masing-masing negara sepakat untuk berkoordinasi secara intensif dalam memitigasi disrupsi serta mengamankan produk-produk esensial guna memastikan arah pertumbungan ekonomi yang positif.
Pada Pilar III: Energi Hijau, setiap negara bekerja sama untuk memperluas kesempatan investasi zero-emission good and services, mendorong inovasi teknologi dan memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat melalui pemanfaatan energi hijau yang melimpah namun belum secara maksimal digunakan.
Dan pada Pilar IV: Fair Economy, masing-masing negara sepakat untuk memberantas korupsi, penghindaran pajak, dan meningkatkan transparasi dalam berbisnis sehingga tercipta iklim investasi dan perdagangan yang lebih favorable.
Menko Airlangga menyambut baik konklusi yang disampaikan oleh para partisipan atau partner IPEF dalam acara penutupan IPEF-MM.
“Pemerintah Indonesia menghargai nilai-nilai keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati pada mekanisme multilateral,” ujar Menko Airlangga.
Pembahasan terkait ekonomi yang adil, perlu terus dilakukan untuk mendorong implementasi yang lebih adil pada bidang perdagangan dan investasi, serta harus sinergi dengan sistem perpajakan nasional dan mekanisme anti korupsi untuk mempercepat pencapaian ekonomi yang adil.
Terkait pengembangan ekonomi bersih yang juga dibahas dalam IPEF, difokuskan pada upaya-upaya inovatif untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Perubahan penggunaan energi ke energi terbarukan, membutuhkan pendanaan internasional. Menko Airlangga menerangkan,
“Untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi blended finance untuk memobilisasi dana publik dan swasta melalui struktur pembiayaan yang inovatif, dengan mendorong keterlibatan seluruh pihak baik yang dari swasta maupun dari institusi Pemerintah.”
Isu lain seperti mekanisme transisi energi, dekarbonisasi, penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, inovasi untuk menghilangkan karbon, insetif untuk investasi rendah karbon agar tercapai ekonomi bersih dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Salah satu hasil pertemuan Menko Airlangga dan Menteri Raimondo adalah kesepakatan untuk segera menindak lanjuti pada level teknis berbagai langkah konkret dari upaya mendorong keempat pilar IPEF.
“Saya bersama Sekretaris Raimondo sepakat untuk terus mengintensifkan diskusi teknis dan mendorong deliverable yang konkret dalam waktu singkat, dan rencananya pada bulan Oktober ini kami akan bertemu lagi untuk membahas tindak lanjutnya”. (Tim/nue)
