Menko Airlangga: Musik Digital Diprediksi Jadi Masa Depan Industri Musik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung industri musik untuk mulai serius mengelola basis digital. Selain untuk menyiasati kondisi pandemi Covid-19, musik digital juga diprediksi bakal menjadi masa depan industri musik.

Airlangga menyampaikan pesan itu saat berbincang dengan pimpinan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada Senin (13/9). LMK merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai kuasa para pemilik hak cipta. Misalnya, pencipta lagu, produsen rekaman, penyanyi, hingga pemusik.

Menurut Menko Airlangga, pendapatan insan musik dipastikan menurun sebagai dampak pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 yang sudah melanda Tanah Air lebih dari setahun.

“Pandemi Covid-19 ini tentu sangat berdampak besar terhadap pendapatan para pemberi kuasa dalam hal ini penyanyi, pencipta lagu, maupun pemusik, dan produsen music,” ujar Airlangga dalam keterangan, Selasa (14/9).

Baca Juga:  Airlangga Hartarto Tinjau UMKM Rumahan di Surakarta

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini meminta insan musik mendukung kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19. Industri musik saat ini didorong lebih kreatif untuk mengembangkan musik berbasis digital untuk ikut membangkitkan pemulihan ekonomi.

“Penanggulangan Covid-19 selaras dengan pemulihan ekonomi nasional,” tegas Airlangga.

Di lain pihak, Ketua Umum LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun yang mewakili tujuh LMK menyampaikan aspirasinya agar pemerintah memberi keringanan beban pajak yang ditanggung industri musik. Hal itu terkait besaran royalti pemberi kuasa.

Baca Juga:  Menko Airlangga: PPKM Efektif Turunkan Laju Penyebaran Covid-19

Juru bicara LMK ini mengatakan, perhitungan tarif royalti yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo diharapkan bisa dirundingkan lagi sesuai regulasi.

Dharma mengaku tujuh LMK sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk melakukan audiensi. Terutama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan penyehatan tata niaga industri musik Indonesia.

Dharma mengaku optimistis LMK kedepan lebih sigap melayani pemberi kuasa. Terutama, LMK dalam digitalisasi musik mampu menyehatkan ekosistem industri musik di Tanah Air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *