Pemerintah Tak Berangkatkan Haji Tahun Ini, Setoran Pelunasan Boleh Ditarik Kembali Kok..

JAKARTA, Kalteng.co - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali membatalkan pemberangkatan jamaah haji pada ibadah haji 1442 H. Kebijakan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bawah calon jamaah haji yang batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan. “Calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021). “Meski diambil setoran pelunasannya, jamaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” sambungnya. Ada tujuh tahapan pengembalian setoran pelunasan. Pertama, jamaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Kedua, permohonan jamaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat. Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT. Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal PHU mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH. Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama. “Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Ramadan.(tur)

Pemerintah Tak Berangkatkan Haji Tahun Ini, Setoran Pelunasan Boleh Ditarik Kembali Kok..

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

Penghapusan Tekon, Ini Dampaknya bagi Kinerja Pemkab Lamandau

Reformasi Birokrasi, Bupati Lamandau Target Predikat B

BPBD Mura Imbau Warga Waspada Banjir

Tak Ubahnya Royal Wedding, Prosesi Pemakaman Ratu Elizabeth II Akan Berlangsung 10 Hari

Azuba

Identifikasi Kemarahan dalam Ekspresi Wajah Lebih Sulit bagi Penderita Autis

47 Pejabat Eselon dan Direktur Perusda Danum Belum Dilantik

Related Articles

Faridawaty Darland Atjeh Apresiasi Komitmen Gubernur Kalteng Perkuat Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan

Misi Besar Persija Bersama Shin Tae-yong: Kejar Kejayaan Asia dan Orbitkan Pemain Muda

Prediksi Waktu Tsunami Datang Pasca Gempa M 7,7 Sangihe, Segera Jauhi Pantai!

Dana Operasional SPPG Dikabarkan Macet, Benarkah Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan?