Jika masyarakat menuntut kinerja, pemimpin sudah pasti bekerja maksimal. Tetapi jika publik menghendaki keramahan dan citra diri, boleh jadi kinerja pejabat akan melempem.
Ketiga, adanya anggapan teori versus praktek yang tidak berjalan sama. Teori cenderung dianggap sebatas konsep idealis yang dibatasi atau terikat pada asumsi-asumsi tertentu, sedangkan praktek adalah realita yang dipengaruhi oleh kompleksitas varibel di sekitarnya.
Dengan demikian, pola konseptual yang baik dan benar dipandang sebagai sesuatu yang otomatis tidak bisa diterapkan dalam dunia politik dan pada level kebijakan.
Padahal, teori dan praktik bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Teori membimbing praktek, dan praktek melahirkan teori baru. Konseptualitas teori yang memiliki standar nilai lebih dalam politik justru cenderung diabaikan.
Kerja-kerja pada ruang politik lebih menggunakan kebiasaan yang salah, kemudian dimaknai dengan buruk sebagai seni dalam politik. Kebiasaan itu diterima dan dibenarkan sebagai strategi, guna memperoleh atau mengamankan basis politik. Makna politik yang sesungguhnya menjadi tenggelam.
Masalah ketiga ini menjadi hal tersulit yang harus dihadapi oleh aktivis dan kritikus untuk mendekatkan cara kerja kekuasaan kepada kondisi yang semestinya, demi kemaslahatan publik. Perjuangan aktivis dan kritik terhadap kebijakan sering dihadang dengan argumentasi subjektif yang gidak tepat sasar.
