DPRD Kalteng Setuju APBD Perubahan 2021 Ditiadakan

Ketua Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Rencana Pemprov Kalteng meniadakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2021, mendapat dukungan dari Ketua Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering.

Legislator yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan ini menyampaikan, jika saat ini Pemprov tengah fokus menangani pandemi Covid-19 yang kian masif penyebarannya dalam beberapa pekan terakhir. Jadi menurut pria yang akrab disapa Freddy ini, APBD perubahan 2021 tidak wajib untuk di laksanakan.

“Kebijakan Pemprov untuk meniadakan APBD tahun anggaran 2021, kami dukung sepenuhnya. Karena kami pikir, kebijakan tersebut dikeluarkan melalui pertimbangan yang sangat matang. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, maka diperlukan kesiapan dari pihak eksekutif melakukan penanganan yang optimal,”Jelasnya, Senin (2/8/2021).

Baca Juga:  Polisi Buru Pemilik Mobil Pikap Terbakar

Kendati demikian, Freddy mengingatkan kepada pihak Pemprov, agar mengambil langkah antisipasi terhadap perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam postur APBD Kalteng, khususnya di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang yang berimbas pada turunnya perekonomian.

“Kami sarankan, kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah antisipasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pasalnya,  dalam APBD perubahan, ada yang namanya perubahan asumsi terhadap pencapaian target seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pemerintah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat,” sebut Politikus senior PDI Perjuangan Kalteng ini.

Baca Juga:  Pol PP Pendampingan Nakes Dalam Vaksinasi

Selebihnya, Freddy mengingatkan agar Pemprov tidak hanya terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun juga fokus terhadap antisipasi kejadian luar biasa yang masuk dalam kategori bencana alam. Seperti Karhutla, baniir dan lain sebagainya.

“Jika ada yang berasumsi APBD perubahan tidak dilaksanakan karena dana silva yang kecil, itu tidak benar. Intinya meski APBD perubahan tidak dilaksanakan, kami minta Pemprov tidak hanya terfokus pada penanganan pandemi. Kejadian luar biasa lainnya seperti banjir dan Karhutla juga perlu diantisipasi. Dengan begitu, alokasi anggaran dapat mengcover segala kemungkinan yang akan terjadi kedepannya,”tutup Freddy. (pra)