Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng Kuwu SenilawatiPALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemprov meningkatkan Sarana-Prasarana (Sapras) dan fasilitas penunjang pelayanan administasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Kuwu Senilawati, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, saat komisi I melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Disdukcapil Kabupaten/Kota, terdapat beberapa fasilitas yang memerlukan perhatian karena mengalami kerusakan.
“Memang ada beberapa fasilitas di Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memerlukan perhatian, seperti kerusakan alat perekaman E-KTP. Sehingga menghambat proses administrasi kependudukan,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, pada saat berkunjung ke Disdukcapil Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kondisi 1 dari 2 unit alat perekaman mengalami kerusakan, pencetakan 3 unit dengan kondisi 1unit rusak, 2 unit dalam kondisi baik dimana 1 unit pinjaman dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lamandau.
“Kendala yang dihadapi Disdukcapil Kobar yakni terdapat sejumlah fasilitas menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang mengalami kerusakan, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah bisa meningkatkan Sarana Prasarana (Sapras) maupun fasilitas guna mengoptimalisasi pelayanan publik khususnya perihal Administrasi kependudukan,” ujarnya
Selain kendala alat perekaman E-KTP di Disdukcapil Pangkalan Bun, permasalahan lainnya juga dialami oleh Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau, yang memerlukan peningkatan perangkat komputer.
“Di Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau, saat ini memerlukan Upgare perangkat komputer, dimana perangkat yang digunakan adalah perangkat lama dan memerlukan pembaharuan. Oleh karena itu, Komisi I mendorong agar Pemprov Kalteng bisa mendukung peningkatan sapras dan fasilitas di seluruh Disdukcapil Kabupaten/kota, guna mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (ina)
