PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01, Willy M. Yoseph dan Habib Ismail Bin Yahya melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Donny Y Laseduw, menilai, pelaksanaan Jambore Tani Sedunia tahun 2024 sarat akan nuansa politik dan harus ditunda pelaksanaannya hingga selesai pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.
Menurutnya, Jambore Tani 2024 merupakan kegiatan yang baik dan harus didukung. Namun momentum pelaksanaan kegiatan tersebut dianggap tidak tepat, karena bertepatan dengan momentum Pilkada serentak.
“Kami sudah melayangkan surat kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kalteng, dimana intinya kita mendorong agar kegiatan Jambore Tani Sedunia yang akan dilaksanakan per tanggal 22-25 Oktober 2024 untuk ditunda, sampai selesai Pilkada 27 November karena sarat akan nuansa politik,” ucap Donny saat Konferensi Pers di jalan Sisingamangaraja III Palangka Raya, Jumat (18/10/2024).
Dijelaskannya, penundaan pelaksaan Jambore Tani tahun 2024 tentunya sesuai unsur demokrasi khususnya dalam memberikan rasa keadilan bagi seluruh Paslon
“Kita tidak menghendaki demokrasi yang ada saat ini menjadi tercoreng. Sehingga kami meminta agar pelaksanaan kegiatan Jambore Tani Sedunia ini ditunda, guna memberikan rasa keadilan bagi seluruh paslon termasuk Paslon nomor 01,” ujarnya.
Disisi lain, Humas tim Pemenangan Willy – Habib melalui juru bicara, Syahrudin Durasid menilai, apabila Jambore Tani 2024 tetap dilaksanakan maka hal tersebut terindikasi sebagai kampanye terselubung.
“Sama saja seperti Kampanye terselubung, karena kegiatan ini terstruktur, masif dan sistematis. Apalagi kegiatan tersebut terafiliasi langsung dengan Paslon Nomor 03. Sehingga bisa dianggap merugikan Paslon lain,” Tandasnya.
Kendati demikian, Mantan Anggota DPRD Kalteng ini meminta pihak penyelenggara Pilkada serentak 2024 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badam Pengawasan Pemiihan Umum (Bawaslu) untuk memperhatikan hal-hal yang berpotensi dipolitisasi oleh salah satu Paslon.
“Kemarin saya sudah mendapatkan informasi bahwa pihak Bawaslu telah menyurati Gubernur terkait perihal seperti Bansos dan lain-lain. Entah itu benar atau tidak, tetapi kita minta agar pesta Demokrasi bisa berjalan tanpa adanya potensi kecurangan yang nampak didepan mata,” pungkasnya. (Ina)
EDITOR: TOPAN
