TPP dan TKD Tidak Dianggarkan dalam Perubahan APBD 2022, FGBP Kalteng Kecewa Terhadap Pemprov Kalteng
DPRD Kalteng Justru Tidak Dapat Mengusahakan Penganggaran TPP dan TKD Di Tahun 2022
“inilah yang sebenarnya ingin kami klarifikasi karena kami ingin menuntut janji sekaligus solusi dalam permasalahan ini. Tapi pada kenyataannya justru saat pembahasan hingga mau di tetapkannya Perubahan APBD 2022. Malah di hilangkan kembali dalam arti kembali ke titik nol,” ujarnya.
Tidak sampai di situ. Kekecewaan dan kesedihan para guru justru semakin bertambah. Ketika respon dari DPRD Kalteng justru tidak dapat mengusahakan penganggaran TPP dan TKD di tahun 2022. “Kita sebenarnya berharap. Kalau pembayaran tidak bisa di lakukan mulai awal januari, paling tidak rapelan terakhir pada bulan oktober bisa di bayarkan.
Tetapi hal tersebut juga tidak bisa di usahakan. Dan tadi sudah di sampaikan oleh ketua DPRD Kalteng, bahwa mereka akan tetap berupaya memperjuangkan tuntutan para guru,” tandasnya.
Kendati demikian, ia mendorong Pemprov Kalteng bisa melihat dampak dari penghapusan tunjangan guru dengan hati nurani. Mengingat saat ini inflasi harga kebutuhan pokok khususnya di daerah sedang melambung tinggi.
“Walaupun hanya 1 juta, tetapi itu sangat membantu kami dalam menghadapi inflasi kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Apalagi di saat seperti ini. Justru muncuk mega-mega proyek yang sangat fantastis dan di satu sisi penderitaan kami justru di pertontonkan serta di korbankan. Sehingga wajar apabila kami sangat kecewa terhadap Pemprov Kalteng,” tutupnya. Ina
